Kenaikan harga barang dan melemahnya daya beli membuat sebagian masyarakat mengencangkan ikat pinggang dan menjalani apa yang mereka sebut sebagai “survival mode” atau “mode bertahan”. Di tengah tekanan global, pemerintah juga menyatakan sedang berada dalam mode serupa. Sejumlah ekonom menilai, situasi ketika warga dan negara sama-sama bertahan menunjukkan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik.

Di Solo, Jawa Tengah, Dwiki Corniju (36) mengaku mengurangi aktivitas nongkrong dan hobi memancing untuk menekan pengeluaran agar tidak melampaui pendapatan. Ia mengatakan penjualan kacamata di tokonya turun hingga 50%, sehingga pemasukan kini “hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari”.

“Jadi, pengeluaran harus diatur, yang tidak penting dikesampingkan,” kata Dwiki. Ia juga menyebut terpaksa menggadaikan sertifikat rumah untuk modal berjualan, yang saat ini menjadi satu-satunya sumber penghasilannya.

Kondisi serupa dialami Paijan (48), pedagang bakso dan mie ayam. Ia mengatakan harga plastik dan daging naik, sementara penjualan turun 50%. Akibatnya, ia mengaku harus “nombok Rp2 juta dalam seminggu”.

“Sekarang saya menghindari pemborosan. Tadinya kalau makan beli soto, ayam goreng, sekarang makan dagangan sendiri saja,” ujarnya. Paijan juga menyebut terpaksa berutang, tetapi utang itu digunakan untuk membayar angsuran lain, bukan untuk modal usaha.

Di Gianyar, Bali, Desak Putu Sri Ratna Juwita menyebut pendapatannya menurun di tengah harga-harga yang naik. Ia bekerja di kafe dan tempat spa, namun mengatakan pendapatan gabungan dari dua pekerjaan itu, ditambah penghasilan suaminya, masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan cicilan rumah.

“Selain berhemat, saya cari kerjaan sampingan lagi. Apa saja. Kalau ada orang nyuruh, aku kerjain lah kalau bisa,” kata Ratna.

Pemerintah sebelumnya berulang kali menyatakan ekonomi Indonesia aman di tengah gejolak global. Namun pada Rabu (22/04), Menteri Purbaya menyampaikan pemerintah sedang dalam “mode survival” untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi dan daya beli.

“Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main,” tegasnya. Purbaya mengatakan pendekatan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Menurut Purbaya, pemerintah mulai agresif membentuk berbagai satuan tugas untuk mengamankan anggaran negara dan memperbaiki iklim usaha. Pemerintah juga disebut tetap mendorong program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, dan pengembangan ekonomi daerah. Fokus lain mencakup pembenahan tata kelola sumber daya alam, efisiensi anggaran, serta peningkatan kapasitas industri.

Untuk menjaga stabilitas, pemerintah juga mempercepat diversifikasi sumber energi agar tidak bergantung pada satu atau dua pemasok di tengah risiko gangguan global. Meski strategi diperketat, Purbaya menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat karena sekitar 90% perekonomian nasional digerakkan konsumsi dalam negeri. Karena itu, menjaga daya beli dianggap menjadi kunci.

Sejumlah pakar menilai, pernyataan “mode bertahan” dari pemerintah merupakan sinyal bahwa situasi sedang tidak ideal. Ekonom Universitas Padjadjaran, Titik Anas, menafsirkan pernyataan itu sebagai pengakuan bahwa gejolak internasional berpotensi memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus dijaga.

Ia mencontohkan, setiap kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN dapat menambah beban negara karena adanya subsidi dan kompensasi, termasuk untuk BBM, pupuk, LPG, dan listrik. Titik juga menyoroti pelemahan rupiah. Pada penutupan perdagangan Jumat (24/04), rupiah berada di level Rp17.246 per US$1, lebih lemah dibanding asumsi APBN Rp16.500 per US$1. Menurutnya, pelemahan rupiah memengaruhi beberapa elemen dalam APBN.

Titik memandang pernyataan “mode bertahan” sebagai awal yang baik karena menunjukkan niat menjaga APBN tetap prudent melalui efisiensi dan upaya mengatasi kebocoran. “Mungkin beliau mulai menyadari bahwa fiskal perlu lebih disiplin menghadapi tantangan ekonomi saat ini,” ujarnya.

Namun, Direktur Riset Bright Institute, Andri Perdana, menilai pernyataan tersebut justru mengungkap kondisi sebenarnya. Ia menilai label “mode bertahan” terdengar normatif karena tidak disertai restrukturisasi anggaran maupun reorganisasi untuk menyelamatkan ruang fiskal yang dinilai banyak pihak semakin menyempit.

Menurut Andri, jika guncangan global yang tidak langsung saja sudah membuat pemerintah menyatakan bertahan, maka “selamanya” akan berada dalam mode itu karena guncangan akan selalu ada. Ia juga menilai narasi ketahanan ekonomi tidak seindah yang disampaikan.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyebut “mode bertahan” semestinya identik dengan kebijakan hemat dan minim risiko. Ia menilai langkah pemerintah saat ini justru berlawanan, dan menyinggung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dinilainya berisiko tinggi.

Kopdes Merah Putih membuka rekrutmen tahap pertama untuk 30.000 manajer di seluruh Indonesia. Sejumlah media nasional melaporkan jumlah pelamar mencapai ratusan ribu orang. Purbaya sempat menyatakan belum mengetahui sumber pendanaan untuk menggaji para manajer tersebut.

Terkait apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam “mode bertahan”, Titik menilai penerapan disiplin belanja belum terlambat. Ia menyarankan program yang belum teruji diperkecil agar belanja tidak terlalu besar dan mengurangi risiko fiskal. Ia juga menilai keputusan membuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih terarah merupakan langkah tepat, namun program yang belum berjalan sebaiknya dianalisis dampaknya dan dibuat percontohan terlebih dahulu.

Titik menegaskan perbedaan utama antara pemerintah dan masyarakat: pemerintah tetap perlu belanja saat ekonomi melemah, tetapi harus lebih hati-hati dan fokus pada belanja yang berdampak, termasuk jaring pengaman bagi masyarakat yang daya belinya tergerus.

Andri memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, jika benar-benar “mode bertahan”, negara seharusnya mengurangi defisit anggaran dengan menghilangkan sejumlah program, bukan menambah utang. Ia menyebut MBG semestinya dipotong atau bahkan dihentikan bila logikanya benar-benar bertahan, dan menilai pernyataan menteri hanya narasi tanpa arti jika tidak diikuti langkah konkret.

Sementara itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8% dalam jangka panjang. Namun, sejumlah proyeksi memperkirakan angka yang lebih rendah. INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sebesar 5% dengan pertimbangan ketidakpastian global dan kondisi domestik. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan melambat menjadi 4,7% karena hambatan kenaikan harga minyak dan sentimen penghindaran risiko. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan tahun ini berada pada kisaran 4,9%–5,7%.

Di sisi lain, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 dapat mencapai 5,5%, didorong konsumsi rumah tangga yang stabil, pembayaran THR, dan akselerasi belanja pemerintah.

Dari sisi nilai tukar, rupiah terus melemah terhadap dolar AS dan beberapa mata uang lainnya hingga menyentuh Rp17.300 per dolar AS pada Kamis (23/04). Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengatakan rupiah secara faktual mengalami depresiasi selama lebih dari satu dekade. Sementara dari sisi fiskal, banyak ekonom menilai ruang fiskal APBN kian sempit.

Di tengah gambaran tersebut, cerita warga yang mengurangi pengeluaran, berutang, hingga menambah pekerjaan, bertemu dengan pernyataan pemerintah yang menyebut diri dalam “mode bertahan”. Bagi sejumlah pakar, pertemuan dua kondisi itu menjadi penanda bahwa tekanan ekonomi sedang nyata dirasakan, baik di rumah tangga maupun di level kebijakan.