Ramadhan kembali hadir dengan beragam ekspresi kesalehan di ruang publik, mulai dari tradisi berbagi takjil hingga menguatnya retorika spiritual. Namun, di balik semarak itu, muncul ironi yang disorot dalam sebuah refleksi: gagasan ukhuwah Islamiyah kerap terdengar lantang sebagai slogan, tetapi dinilai belum menjelma menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi dinamika geopolitik.

Dalam tulisan bertajuk “Diplomasi Kurma dan Air Mata: Ukhuwah di ICU Geopolitik”, solidaritas umat digambarkan berada dalam kondisi rapuh. Secara normatif, persaudaraan sesama Muslim ditegaskan sebagai prinsip teologis. Akan tetapi, dalam praktik hubungan internasional, solidaritas tersebut dinilai mudah terfragmentasi oleh kalkulasi kepentingan dan logika kekuasaan. Penulis menyebut situasi ini sebagai paradoks ketika iman kuat sebagai narasi, sementara kebijakan berjalan dalam kerangka realpolitik.

Salah satu contoh yang diangkat adalah isu Palestina. Jika sebelumnya dipandang sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar dalam diplomasi dunia Islam, isu itu disebut mengalami pergeseran menjadi variabel dalam persamaan kepentingan lain, seperti stabilitas rezim, investasi teknologi, dan aliansi keamanan. Abraham Accords disebut sebagai titik balik yang menandai peralihan dari pendekatan moralpolitik menuju pragmatisme geopolitik, sehingga solidaritas tidak lagi diposisikan sebagai fondasi, melainkan opsi.

Penulis menilai terdapat celah ketika ukhuwah direduksi menjadi sentimen emosional, bukan aset strategis. Padahal, identitas kolektif dalam teori hubungan internasional dapat menjadi sumber daya kekuatan apabila dilembagakan. Tanpa institusionalisasi, solidaritas kehilangan daya tawar dan mudah tergeser oleh kepentingan jangka pendek.

Di sisi lain, tulisan tersebut juga menyoroti konflik internal di negara-negara Muslim. Disebutkan bahwa banyak konflik global yang ditangani misi perdamaian internasional terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Bagi penulis, ini bukan sekadar angka, melainkan cermin lemahnya tata kelola dan ketahanan sistem. Pertanyaan yang diajukan bergeser dari “mengapa konflik terjadi” menjadi “mengapa sistem tidak mampu membangun resiliensi”.

Akar persoalan kemudian ditarik pada kecenderungan ritualisme tanpa struktur. Ungkapan persaudaraan dinilai fasih diucapkan, tetapi tidak berbanding lurus dengan persatuan dalam tindakan publik dan kebijakan. Kesalehan privat disebut tidak otomatis melahirkan tanggung jawab publik. Ramadhan, yang semestinya menjadi ruang penyucian diri, kerap bergeser menjadi kesalehan performatif ketika energi sosial lebih terserap pada simbol daripada agenda strategis seperti teknologi, industri, dan rantai pasok.

Dalam bagian koreksi strategis, penulis mengusulkan pergeseran dari emosi menuju “arsitektur kekuatan”. Ukhuwah disebut tidak akan memiliki daya tawar bila tidak ditopang fondasi ekonomi. Tiga poros yang diajukan adalah diplomasi ekonomi sebagai pelindung kolektif melalui integrasi perdagangan, kolaborasi dana investasi, serta riset bersama di sektor strategis; kedaulatan teknologi untuk mengurangi ketergantungan yang berimplikasi politik; serta konsistensi moral agar prinsip keadilan menjadi doktrin operasional, bukan sekadar slogan.

Penutup tulisan mengajak menjadikan Ramadhan sebagai latihan integritas, termasuk “puasa dari kemunafikan struktural”. Pesannya menolak memonetisasi penderitaan, menolak mengganti kebijakan dengan retorika, dan menolak mereduksi ukhuwah menjadi simbol. Menurut penulis, dunia tidak membutuhkan lebih banyak orator, melainkan aktor yang mampu menjahit iman dengan strategi—terutama ketika kepentingan berbenturan dengan nurani.

Tangerang Selatan, 19 Februari 2026