Sejak Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan Shah Reza Pahlevi, Iran membangun sistem politik yang memadukan teokrasi dan republik, dengan konsep Wilayat al-Faqih sebagai pilar utama. Selama lebih dari empat dekade, sistem ini dinilai mampu bertahan menghadapi tekanan internal maupun eksternal.
Sejumlah instrumen kekuasaan masih menjadi penopang utama rezim, terutama Garda Revolusi Islam (IRGC), jaringan keamanan yang luas, serta struktur elite politik-ekonomi yang saling menopang. Selama institusi-institusi kunci tersebut tetap solid dan loyal, peluang perubahan rezim secara cepat diperkirakan relatif kecil, meski narasi mengenai kejatuhan rezim kerap muncul dan sering disederhanakan.
Di tingkat regional, Iran juga mempertahankan pengaruh melalui jaringan proksi di kawasan, seperti milisi Syiah di Irak dan Suriah, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta Hamas di Gaza. Walau disebut terlihat melemah, jaringan ini masih dipandang sebagai bagian dari posisi tawar geopolitik Iran di Timur Tengah.
Namun, ketahanan politik itu berhadapan dengan tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Sanksi internasional, blokade perdagangan, isolasi diplomatik, perang, serta gelombang protes domestik belum meruntuhkan rezim, tetapi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat disebut semakin terasa. Melemahnya mata uang, tingginya inflasi, meningkatnya pengangguran, serta kesenjangan antara elite negara dan kelas menengah—terutama generasi muda—dinilai memperkuat kejenuhan publik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Di tengah konektivitas dengan dunia global yang makin kosmopolit, sebagian warga juga merasakan jarak antara tuntutan modernitas dan kondisi di dalam negeri.
Data Pusat Statistik Iran mencatat inflasi tahunan meningkat menjadi 48,6% pada Oktober 2025, dari 45,3% pada bulan sebelumnya. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi sejak Mei 2023. Dalam rentang panjang, tingkat inflasi Iran rata-rata tercatat 16,62% dari 1957 hingga 2025.
Sejumlah protes dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan perubahan karakter. Kritik tidak lagi hanya menyoroti kebijakan pemerintah, tetapi mulai menyentuh legitimasi moral dan politik rezim. Perkembangan ini dipandang sebagai sinyal penting, karena sebagian kelompok menyuarakan dorongan perubahan menuju demokrasi. Situasi tersebut disebut dimanfaatkan kelompok oposisi untuk mendelegitimasi kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei.
Jika rezim dinilai gagal membaca perubahan suasana publik dan terus mengandalkan represi tanpa pembaruan legitimasi, risiko krisis politik disebut dapat meningkat. Akumulasi tekanan yang tampak kecil dapat berkembang menjadi titik balik yang mengguncang fondasi kekuasaan.
Di sisi lain, ekspansi dan keterlibatan geopolitik Iran di kawasan juga dianggap memiliki konsekuensi. Pengaruh Iran tetap terlihat dari Irak hingga Lebanon, tetapi dinamika politik regional yang berubah dapat menambah biaya dan tantangan baru bagi Teheran.
Dalam konteks itu, rezim Iran digambarkan berada di persimpangan: mempertahankan status quo dengan segala risikonya, atau membuka ruang transformasi politik yang lebih inklusif demi menjaga keseimbangan dan soliditas di kalangan elite. Jika tekanan eksternal meningkat bersamaan dengan krisis internal, potensi keretakan di lingkaran kekuasaan disebut dapat menguat—sebuah faktor yang dalam berbagai pengalaman sejarah kerap berperan dalam runtuhnya rezim otoriter, selain tuntutan publik.
