Pergeseran tren ekonomi global akibat kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran keberlanjutan melahirkan kebutuhan baru di pasar kerja. Konsep ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital kian menonjol, dengan karakter yang sama: menuntut tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis spesifik. Dalam konteks ini, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kerap dipandang sebagai salah satu sumber utama tenaga terampil yang dibutuhkan.

Indonesia pun memasukkan ekonomi hijau, biru, dan digital sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2045. Namun, sebuah penelitian pada 2023–2024 yang melibatkan tim dari UGM dan BRIN menemukan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara cepatnya evolusi sektor-sektor ekonomi baru dan kesiapan sistem pendidikan vokasi di Indonesia.

Studi tersebut dilakukan pada 13 SMK negeri dan swasta di sejumlah provinsi, untuk melihat bagaimana sekolah merespons kebutuhan ekonomi baru. Hasilnya menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar antarsekolah, dipengaruhi status sekolah (negeri atau swasta), lokasi geografis, serta konteks wilayah (Jawa atau luar Jawa).

Ekonomi hijau: transisi yang belum merata

Dalam penguatan ekonomi hijau, kapasitas kelembagaan SMK negeri yang diteliti dinilai memiliki potensi positif. Sekolah-sekolah ini umumnya memiliki lebih dari 1.000 siswa dan fasilitas yang layak, meski masih menghadapi persoalan efisiensi pengelolaan inventaris peralatan.

Dari sisi pengajar, kualitas guru dinilai cukup baik, tetapi jumlah tenaga pengajar di bidang energi terbarukan masih kurang. Salah satu contoh yang dicatat penelitian adalah sebuah sekolah di Kalimantan Selatan yang hanya memiliki empat guru dari kebutuhan ideal tujuh orang. Keterbatasan fasilitas praktikum juga membuat pembelajaran cenderung lebih teoretis.

Jika dilihat dari implementasi teaching factory (TEFA)—model pembelajaran vokasi berbasis produksi dan standar industri—sektor pertanian disebut relatif lebih maju dibanding energi terbarukan, yang masih terkendala keterbatasan produk dan pasar. Program agribisnis juga dinilai lebih kuat dari sisi jumlah guru keahlian dan ketersediaan fasilitas praktikum.

Namun, peluang kerja lulusan di sektor agribisnis masih terbatas dan terkonsentrasi di Jawa. Kondisi ini memperketat persaingan dan mendorong sebagian lulusan memilih jalur kewirausahaan.

Secara umum, kolaborasi teknis dengan industri masih minim dan timpang antarwilayah, seiring industri energi terbarukan yang relatif baru. Penelitian juga mencatat bahwa ketika peluang magang tersedia, preferensi industri terhadap kandidat laki-laki lebih kuat dibanding perempuan.

Ekonomi biru: peluang kerja hingga jalur migrasi

Untuk SMK berbasis ekonomi biru, terutama bidang pengolahan ikan dan sumber daya maritim, penelitian menemukan kapasitas kelembagaan yang beragam. Dua SMK negeri melayani lebih dari 1.000 siswa, sementara SMK swasta hanya sekitar 300 siswa. Perbedaan ini dikaitkan dengan pembiayaan.

Dengan dukungan bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana pemerintah, SMK negeri cenderung mengalami kelebihan siswa. Sebaliknya, SMK swasta—terutama yang berada di komunitas berpenghasilan rendah—menghadapi keterbatasan sumber daya dan lebih banyak mengandalkan jaringan alumni.

Baik sekolah negeri maupun swasta menilai alokasi BOS sebesar Rp1,7 juta per siswa per tahun belum memadai untuk mendukung program vokasi yang relatif mahal.

Tantangan utama pada sektor ini juga serupa: rendahnya integrasi dengan industri. Di Pangandaran, Jawa Barat, program pengolahan ikan dan teknik kapal penangkapan ikan terkendala minimnya industri besar di wilayah tersebut. Sebaliknya, Cirebon disebut memiliki industri perikanan yang lebih maju sehingga kemitraan sekolah dan industri lebih kuat.

Dalam TEFA, program pengolahan ikan dinilai lebih unggul karena memungkinkan produksi nyata, sementara program teknik dan nautika kapal penangkap ikan masih terbatas pada simulasi.

Pilihan lulusan di sektor ini juga beragam, mulai dari bekerja, melanjutkan studi, berwirausaha, hingga menjadi pekerja migran. “Saya ingin bekerja di Jepang setelah lulus, yang sekali kontrak berdurasi tiga tahun. Jika saya tidak diterima, saya berencana untuk memulai bisnis pengolahan ikan saya sendiri. Banyak alumni kami telah (bekerja) di Jepang,” kata Ita, siswa bidang keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, dalam wawancara dengan peneliti.

Ekonomi digital: minat tinggi, fasilitas tertinggal

Di sektor ekonomi digital, program SMK mengalami lonjakan minat, tetapi fasilitas belum memadai. Di wilayah tingkat 2 dan 3 (kota dan kecamatan) pinggiran, satu laptop digunakan oleh tiga hingga empat siswa. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah sekolah yang lebih siap, seperti SMKN di Jakarta yang setiap siswanya dibekali unit Axioo dan SMK di Kudus yang dinilai berkecukupan dengan sokongan Yayasan Djarum.

Penerapan TEFA di sektor digital juga menghadapi kendala karena sebagian besar program tidak menghasilkan produk nyata. Sementara itu, kelayakan kerja lulusan bervariasi. Meski peluang kerja tersedia, persaingan yang tinggi akibat banyaknya lulusan bidang ini membuat peningkatan kualitas menjadi kunci agar tetap kompetitif di industri digital.

Masalah lintas sektor: kemitraan industri dan peran pemerintah

Penelitian menyimpulkan tantangan terbesar SMK dalam menyiapkan tenaga kerja untuk ekonomi hijau, biru, dan digital adalah minimnya mitra industri besar di sekitar sekolah yang dapat menyediakan peluang magang dan kerja. Karena banyak faktor berada di luar kendali sekolah, persoalan ini dinilai memerlukan keterlibatan pemerintah dan kerja lintas sektor.

Pemerintah juga didorong untuk mengintegrasikan prioritas ekonomi hijau, biru, dan digital ke dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Temuan penelitian tersebut disebut dapat menjadi rujukan untuk restrukturisasi pendanaan, penguatan dukungan bagi SMK swasta dan SMK di kota-kota kecil, serta memperkuat kemitraan SMK dengan industri.