Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela kembali menjadi sorotan global sepanjang 2017–2025, ketika Washington meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro melalui sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan kebijakan luar negeri berpendekatan maximum pressure. Meski strategi tersebut berdampak besar pada ekonomi Venezuela, upaya mendorong transisi politik dan menjatuhkan Maduro dinilai tidak mencapai tujuan utamanya hingga 2025.
Kebijakan tekanan ini dipahami sebagai kelanjutan dari sejarah panjang pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin sejak Doktrin Monroe 1823, yang menegaskan kawasan tersebut sebagai wilayah kepentingan Washington. Dalam konteks geopolitik modern, Venezuela dipandang strategis karena posisinya di kawasan Karibia serta cadangan minyak yang disebut mencapai lebih dari 303 miliar barel.
Seiring memburuknya situasi politik di Venezuela, AS memberlakukan rangkaian sanksi ekonomi besar sejak 2017. Sanksi menargetkan PDVSA, perusahaan minyak negara yang menjadi tumpuan perekonomian pemerintahan Maduro. Bentuk tekanan mencakup pemblokiran aset, larangan transaksi, hingga pembatasan ekspor minyak, yang dirancang untuk mengurangi kemampuan negara memperoleh pendapatan.
Washington menyatakan sanksi ditujukan untuk mengembalikan demokrasi dan menekan korupsi. Namun, sejumlah analisis internasional menilai kebijakan tersebut juga terkait kepentingan strategis AS, termasuk pengaruh terhadap pasar minyak dan dominasi politik di Amerika Latin.
Di sisi lain, strategi tekanan tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan AS. Venezuela merespons dengan memperluas aliansi bersama Rusia, Tiongkok, dan Iran. Dukungan dari ketiga negara itu disebut mencakup bantuan finansial, teknologi perminyakan, dukungan diplomatik, serta jalur perdagangan alternatif yang membantu Venezuela mempertahankan ekspor minyak meski menghadapi isolasi internasional.
Dari perspektif geopolitik, langkah Caracas membangun kemitraan eksternal dipandang sebagai upaya soft balancing terhadap dominasi AS, sekaligus bagian dari persaingan kekuatan besar di Amerika Latin. Kehadiran Rusia dan Tiongkok di kawasan tersebut bahkan disebut oleh sebagian peneliti menciptakan situasi yang menyerupai “mini perang dingin” baru di belahan barat.
Dampak sanksi paling terasa di dalam negeri Venezuela. Krisis ekonomi yang memburuk memicu hiperinflasi, kelangkaan pangan, serta kolapsnya pelayanan dasar. Kondisi itu juga mendorong arus migrasi besar-besaran, dengan lebih dari enam juta warga Venezuela disebut meninggalkan negara tersebut menuju Kolombia, Peru, Brasil, dan Ekuador.
Namun, tekanan ekonomi tidak menggoyahkan rezim Maduro. Konsolidasi kekuasaan melalui kontrol militer, pembatasan oposisi politik, serta dominasi terhadap lembaga peradilan membuat perubahan rezim sulit terjadi. Sanksi yang semula ditujukan untuk melemahkan elite kekuasaan juga dinilai lebih banyak berdampak pada masyarakat sipil, menciptakan penderitaan luas tanpa perubahan politik yang signifikan.
Perseteruan ini turut memengaruhi stabilitas kawasan Amerika Latin. Negara-negara yang dekat dengan AS seperti Kolombia dan Brasil mendukung isolasi terhadap Caracas, sementara Kuba, Bolivia, dan Nikaragua berada di pihak Venezuela. Fragmentasi tersebut dinilai melemahkan peran organisasi kawasan seperti OAS dan CELAC yang seharusnya dapat menjadi mediator regional.
Hingga 2025, strategi AS digambarkan berhasil melemahkan perekonomian Venezuela, tetapi gagal mencapai target utama berupa transisi politik dan jatuhnya pemerintahan Maduro. Ketergantungan yang besar pada sanksi, tanpa strategi diplomasi yang komprehensif, disebut menjadi salah satu faktor yang membuat tekanan tersebut kehilangan efektivitas.
