Thailand kian menempatkan diplomasi ekonomi sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya di tengah perubahan geopolitik dan persaingan ekonomi global yang semakin tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut menunjukkan fleksibilitas dalam merespons kebangkitan Tiongkok serta meningkatnya rivalitas di antara kekuatan-kekuatan besar, dengan tujuan memperkuat kepentingan ekonomi nasional dan membuka peluang bagi pelaku usaha domestik.
Pada September 2023, Perdana Menteri Thailand saat itu, Srettha Thavisin, memperkenalkan visi “diplomasi proaktif” sebagai arah baru kebijakan luar negeri. Kebijakan ini kemudian diterjemahkan ke dalam diplomasi ekonomi proaktif yang ditujukan untuk menghadapi tekanan global—mulai dari polarisasi kekuatan besar, fragmentasi ekonomi, hingga persaingan teknologi dan standar lingkungan yang kian memengaruhi perdagangan.
Dalam konteks tersebut, Thailand berupaya menjaga keluwesan agar tidak terjebak pada tekanan “memilih pihak” ketika konfrontasi antar-kekuatan besar meningkat. Pemerintah juga mencermati dampak krisis utang, tren de-dolarisasi yang dapat memengaruhi akses modal negara berkembang, serta perebutan bahan baku penting untuk industri teknologi seperti chip dan komponen elektronik. Perbedaan standar lingkungan antarnegara turut dipandang berpotensi menjadi instrumen baru dalam negosiasi dagang dan politik.
Untuk memperkuat ketahanan ekonomi, Thailand menjalankan diplomasi ekonomi aktif guna mendiversifikasi perekonomian dan mendorong inovasi. Negara ini mempertahankan hubungan dengan mitra-mitra besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India, sambil memperluas kerja sama dengan ASEAN, Uni Eropa, Korea Selatan, Australia, serta kawasan Timur Tengah. Langkah itu diarahkan untuk mengamankan pasar ekspor dan menarik investasi.
Thailand juga mendorong negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA), termasuk dengan Uni Eropa, serta meningkatkan kerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) guna memperbaiki standar ekonomi dan perdagangan. Di sisi lain, diplomasi Thailand menonjolkan isu perubahan iklim, kerja sama lingkungan di kawasan Sungai Mekong, dan tata kelola ekonomi hijau, seiring komitmen pemerintah meningkatkan investasi infrastruktur dan strategi pembangunan berkelanjutan.
Dalam kerangka regional, Thailand memperluas kerja sama melalui sejumlah forum yang diprakarsainya, seperti Dialog Kerja Sama Asia (ACD), Strategi Kerja Sama Ekonomi Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), serta Inisiatif Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multisektoral (BIMSTEC). Di dalam negeri, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi digital, kewirausahaan, dan inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. Pariwisata, budaya, dan warisan nasional juga dipromosikan untuk memperkuat pengaruh internasional, termasuk melalui kebijakan “Visa Tujuan Thailand” dan dorongan terhadap inisiatif Sistem Visa Bersama ASEAN.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, pemerintah menegaskan akan melanjutkan diplomasi ekonomi proaktif dan memperkuat “kekuatan lunak” Thailand. Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa menyampaikan visi yang menekankan “diplomasi berpusat pada rakyat” dan “diplomasi ekonomi proaktif” sebagai pendekatan utama untuk kepentingan publik dan perekonomian.
Setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menjabat, arah strategis inti tidak berubah. Diplomasi ekonomi tetap diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing dan keluar dari “jebakan pendapatan menengah”. Pemerintah melanjutkan fokus pada percepatan ratifikasi FTA penting, termasuk FTA Thailand–Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) yang mencakup Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein.
Secara garis besar, diplomasi ekonomi proaktif Thailand memuat tiga sasaran utama. Pertama, meningkatkan posisi dan kapasitas negosiasi internasional untuk melindungi kepentingan nasional di tengah kompetisi strategis. Thailand menargetkan tercapainya setidaknya 1 triliun baht investasi yang telah disepakati pada 2025. Pada 2024, total modal investasi yang telah disepakati dilaporkan naik 35% dibanding periode yang sama 2023, mencapai 1,138 triliun baht—disebut sebagai level tertinggi dalam 10 tahun—dengan kontribusi besar dari sektor industri digital seperti pusat data dan layanan komputasi awan oleh perusahaan dari AS, Tiongkok, Jepang, dan India.
Kedua, mendorong pembangunan berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi melalui promosi industri teknologi tinggi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Thailand menekankan restrukturisasi ekonomi berbasis inovasi serta penguatan posisi dalam rantai nilai global. Kebijakan ini juga dikaitkan dengan komitmen pada standar internasional mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Thailand menyatakan target netralitas karbon pada 2050 dan nol emisi gas rumah kaca pada 2065.
Ketiga, memperkuat peran regional dan global, termasuk mendukung ASEAN yang solid dan memiliki sentralitas dalam kerja sama kawasan. Thailand memadukan perluasan kemitraan—dengan fokus pada ekonomi besar seperti Tiongkok, AS, Jepang, dan India—serta penguatan kerja sama dengan mitra lain seperti Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, negara-negara ASEAN, Arab Saudi, dan Turki. Diversifikasi ini diharapkan memperluas pasar ekspor dan memudahkan akses teknologi serta investasi dari berbagai sumber, termasuk melalui partisipasi dalam APEC, ASEAN+3, dan forum multilateral lainnya.
Untuk menjalankan agenda tersebut, Thailand merumuskan lima langkah utama. Pertama, diversifikasi hubungan luar negeri dan penguatan kerja sama multilateral melalui partisipasi aktif dalam APEC, ASEAN+3, KTT Asia Timur, serta promosi forum regional seperti ACD dan ACMECS. Kedua, mempercepat negosiasi dan penandatanganan FTA, terutama dengan Uni Eropa, guna membuka peluang baru bagi sektor ekspor strategis seperti pertanian dan elektronik sekaligus meningkatkan standar produksi dan lingkungan.
Ketiga, memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi melalui kebijakan “Thailand 4.0” untuk menggeser model ekonomi dari berbasis produksi menjadi berbasis inovasi. Badan Inovasi Nasional Thailand (NIA) mengembangkan strategi dukungan bagi perusahaan rintisan, dengan target menjadikan Thailand masuk 30 besar negara paling inovatif pada 2030. Thailand juga membangun pusat inovasi internasional, termasuk Pusat Inovasi Digital Thailand–Jepang untuk mendorong transfer teknologi.
Keempat, memasukkan pembangunan berkelanjutan dan respons perubahan iklim sebagai bagian integral diplomasi ekonomi. Thailand menyebut target pengurangan emisi gas rumah kaca 30–40% pada 2030 dan upaya mencapai emisi nol karbon bersih lebih cepat dari 2065. Kelima, memperkuat koordinasi antarlembaga melalui mekanisme “Tim Thailand”, dengan Kementerian Luar Negeri berperan sentral dalam menyelaraskan strategi bersama lintas kementerian dan sektor, termasuk saat negosiasi FTA.
Dalam implementasi terbaru, pemerintahan Paetongtarn Shinawatra disebut melanjutkan diplomasi ekonomi proaktif melalui pertemuan dan komunikasi dengan pemimpin negara tetangga serta mitra penting. Pemerintah juga meminta percepatan pencairan anggaran investasi tahun fiskal 2025 untuk merangsang perekonomian, dengan nilai 900 miliar baht atau sekitar 24,3% dari total pengeluaran. Paetongtarn juga menghadiri forum internasional seperti KTT APEC untuk mendorong kerja sama ekonomi dan politik.
Pariwisata turut menjadi penopang pemulihan ekonomi. Otoritas Pariwisata Thailand mencatat 35.047.501 wisatawan internasional pada 2024. Thailand memproyeksikan kedatangan 36–39 juta wisatawan internasional pada 2025, dengan perkiraan pendapatan pariwisata 1,98–2,23 triliun baht. Pemerintah juga menyebut peluang pemulihan ekonomi melalui pengembangan Thailand sebagai “dapur dunia”, promosi industri kesehatan, dan peningkatan nilai ekonomi melalui penguatan “kekuatan lunak”.
Di bagian lain, artikel ini menyoroti sejumlah pelajaran yang dinilai relevan bagi Vietnam. Pemerintah Vietnam pada 20 Februari 2023 menerbitkan Resolusi No. 21/NQ-CP tentang program aksi 2022–2026 untuk melaksanakan arahan mengenai diplomasi ekonomi hingga 2030. Resolusi tersebut menekankan penguatan diplomasi ekonomi di bidang strategis seperti perdagangan, investasi, sains dan teknologi, transformasi digital, energi, dan pendidikan, serta koordinasi antarkementerian, daerah, dan perwakilan Vietnam di luar negeri untuk memaksimalkan peluang dari FTA generasi baru.
Pengalaman Thailand dipandang memberi masukan bagi Vietnam dalam mendorong integrasi internasional yang komprehensif dan tersinkronisasi, meningkatkan kemampuan negosiasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memanfaatkan kekuatan lunak nasional. Beberapa rekomendasi yang disebut meliputi diversifikasi dan multilateralisasi kemitraan, penguatan peran di ASEAN, peningkatan kemampuan negosiasi internasional dan promosi budaya-pariwisata, penguatan inovasi serta ekonomi hijau dan berkelanjutan, hingga penguatan koordinasi antarsektor melalui kerja bersama antara pemerintah dan sektor swasta.
