Pencapaian pembangunan manusia di kawasan Asia-Pasifik berpotensi melambat seiring dampak eskalasi militer di Timur Tengah yang merembet ke perekonomian dan rumah tangga. Analisis awal Program Pembangunan PBB (UNDP) menyoroti gejolak yang menjalar melalui pasar energi, perdagangan, dan tenaga kerja, yang mulai menekan pendapatan, konsumsi, lapangan kerja, serta perlindungan sosial di berbagai negara di kawasan.

Dalam laporan yang dikutip dari Eco-Business, UNDP menyebut kelompok yang paling berisiko terdampak adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja informal, migran, dan usaha kecil. Di antara kelompok tersebut, perempuan dinilai sebagai pihak yang paling rentan.

Laporan ini menggabungkan penilaian dampak dan kebutuhan dari 36 negara, didukung oleh simulasi ekonomi. Selain memotret gambaran kawasan secara keseluruhan, laporan itu juga menampilkan respons sejumlah negara dalam menghadapi tekanan yang muncul.

Tekanan yang paling terasa saat ini adalah kenaikan biaya bahan bakar dan ongkos angkut barang. UNDP menilai dampak cepat terjadi karena lebih dari 80 persen minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang melewati Selat Hormuz ditujukan untuk pasar Asia. Kondisi ini mendorong kenaikan harga transportasi, listrik, makanan, hingga pupuk di kawasan Asia-Pasifik.

UNDP memperkirakan sebanyak 8,8 juta orang berisiko jatuh miskin akibat situasi tersebut. Sementara itu, kerugian ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 97 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.673 triliun) hingga 299 miliar dollar AS (sekitar Rp 5.158 triliun), atau setara 0,3 hingga 0,8 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Asia-Pasifik.

Dampak paling berat diperkirakan terjadi di Asia Selatan, yang dinilai lebih rentan terhadap gejolak harga dan memiliki cadangan dana kebijakan yang terbatas. Adapun Asia Timur dan Asia Tenggara diperkirakan mengalami kemunduran yang relatif lebih kecil.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah di sejumlah negara Asia-Pasifik disebut bergerak cepat untuk meredam dampak ekonomi, antara lain melalui stabilisasi harga bahan bakar, subsidi yang lebih tepat sasaran, pembatasan transportasi, serta upaya penyesuaian seperti mencari sumber energi baru dan meningkatkan penghematan energi.

Di beberapa negara, langkah yang ditempuh mencakup kampanye hemat energi nasional hingga perubahan sementara aturan kerja pegawai negeri, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar dan menekan beban anggaran negara.

Perwakilan senior PBB dari UNDP, Kanni Wignaraja, menyatakan dampak perang terhadap Asia-Pasifik sudah mulai terlihat. Menurutnya, efek kenaikan harga barang menjalar ke masyarakat lebih cepat dibanding proses penyusunan aturan atau penyaluran bantuan pemerintah.

Ia menambahkan, meskipun sempat terjadi gencatan senjata, gejolak pasar global yang berkepanjangan dapat memaksa pemerintah mengambil pilihan sulit, mulai dari menjaga stabilitas harga, membantu warga miskin, hingga mempertahankan layanan publik dan investasi.

Di sisi lain, UNDP menilai situasi ini juga membuka peluang bagi negara-negara untuk memperkuat ketahanan jangka panjang, antara lain melalui perlindungan sosial yang lebih fleksibel, penguatan rantai pasokan lokal, serta diversifikasi sumber energi dan pangan.

Laporan tersebut merupakan bagian dari rangkaian analisis ekonomi-sosial UNDP untuk membantu pembuat kebijakan memahami dampak konflik terhadap kualitas hidup masyarakat, sekaligus mencari solusi pembangunan sebagai bentuk pertahanan utama.