Brussels—Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, memperingatkan bahwa pemberian jaminan keamanan bagi Ukraina tanpa disertai konsesi nyata dari Rusia berisiko memicu konflik baru di kawasan lain. Menurutnya, langkah semacam itu dapat menggeser potensi perang ke wilayah berbeda, meski bukan lagi di Ukraina.
Dalam wawancara dengan harian Italia Corriere della Sera pada Jumat, 12 Desember, Kallas menegaskan bahwa penyelesaian yang berkelanjutan untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina tidak akan tercapai selama Moskow tidak mengubah perilakunya dan menerima pembatasan konkret terhadap kekuatan militernya. Ia menyebut hambatan utama bagi perdamaian adalah Rusia.
Kallas juga menyatakan Uni Eropa menyambut meningkatnya momentum diplomatik menuju perdamaian, termasuk upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Namun, ia menilai Rusia belum menunjukkan kemauan tulus untuk menghentikan perang, yang menurutnya tercermin dari serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil dan infrastruktur Ukraina.
Ia menekankan bahwa gencatan senjata harus menjadi langkah awal menuju kesepakatan yang kredibel. Pencegahan konflik di masa depan, lanjut Kallas, mensyaratkan adanya jaminan bahwa Rusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melancarkan perang baru.
Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, Kallas menegaskan Uni Eropa membutuhkan konsesi nyata dari Rusia, termasuk pembatasan kekuatan militer maupun pengendalian anggaran pertahanan. Ia kembali menegaskan posisi Uni Eropa bahwa tidak boleh ada konsesi wilayah dan tidak ada pengakuan terhadap pendudukan wilayah Ukraina. “Perubahan batas wilayah tidak dapat dilakukan dengan kekerasan,” ujarnya.
Selain itu, Kallas menekankan bahwa tidak boleh ada celah dalam arsitektur keamanan Eropa yang memberikan Rusia peran langsung.
Terkait kemungkinan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa pada 2027, Kallas mengatakan proses aksesi tetap bergantung pada penilaian kinerja dan keputusan negara-negara anggota. Meski demikian, ia mengakui dukungan Amerika Serikat dapat membantu mengatasi hambatan politik di dalam Uni Eropa. Menurutnya, dorongan dari Washington dapat menjadi sinyal positif bagi negara-negara anggota yang selama ini menghambat kemajuan Ukraina, termasuk Hungaria, untuk mencabut hak veto mereka.
