Uni Eropa menyepakati langkah penghentian impor gas Rusia secara bertahap mulai 2026, sebagai bagian dari upaya mengakhiri ketergantungan energi terhadap Moskow. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut keputusan itu menandai “era baru” kemandirian energi Eropa dari Rusia.
Von der Leyen mengatakan pemangkasan impor bahan bakar fosil Rusia juga bertujuan mengurangi pendapatan yang dinilai digunakan Rusia untuk melanjutkan perang di Ukraina. Ia menyebut pada awal perang Uni Eropa membayar sekitar 12 miliar euro per bulan untuk bahan bakar fosil Rusia, dan angka itu kini turun menjadi 1,5 miliar euro per bulan. Meski demikian, menurutnya jumlah tersebut “masih terlalu banyak” dan Uni Eropa menargetkan penurunan hingga nol.
Kesepakatan para legislator Uni Eropa pada Selasa malam itu mencakup pengecualian bagi Hungaria dan Slovakia. Kedua negara diizinkan memanfaatkan gas Rusia jika terjadi gangguan pasokan.
Dalam pernyataannya, Uni Eropa menegaskan langkah ini dimaksudkan “untuk mengakhiri ketergantungan pada energi Rusia”, setelah Rusia dinilai menggunakan pasokan gas sebagai senjata yang berdampak signifikan terhadap pasar energi Eropa. Komisaris Energi Uni Eropa Dan Jorgensen menulis di X bahwa Eropa akan menghentikan pasokan gas Rusia “selamanya”, seraya menyebut keputusan itu sebagai pilihan untuk keamanan dan kemandirian energi, serta menegaskan dukungan bagi Ukraina.
Sejumlah laporan media menyebut Rusia menyumbang sekitar 12% dari impor gas Uni Eropa per Oktober tahun lalu, turun dari 45% pada 2022. Berdasarkan aturan yang disepakati, pada akhir 2027 tidak akan ada lagi LNG maupun gas pipa Rusia yang masuk ke blok tersebut.
Para legislator menetapkan larangan untuk kontrak pasokan jangka pendek yang ditandatangani sebelum 17 Juni 2025 akan berlaku mulai 25 April 2026 untuk LNG dan 17 Juni 2026 untuk gas pipa. Sementara itu, kontrak impor LNG jangka panjang masih diizinkan hingga 1 Januari 2027, sesuai paket sanksi ke-19.
Adapun untuk kontrak jangka panjang impor gas pipa, larangan akan berlaku mulai 30 September 2027. Namun, bergantung pada tingkat pengisian penyimpanan di seluruh negara anggota, penerapan larangan tersebut dapat diperpanjang hingga 1 November 2027.
Upaya melepaskan diri dari impor energi Rusia telah lama menjadi prioritas negara-negara anggota, dan semakin menguat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang memicu gejolak harga energi di Uni Eropa. Sejak itu, Uni Eropa mengumumkan berbagai langkah untuk mendiversifikasi pemasok energi dan mengurangi ketergantungan pada Rusia, yang kemudian mengarah pada usulan Komisi Eropa untuk larangan penuh impor energi Rusia.
Data Uni Eropa menunjukkan ketergantungan blok tersebut pada gas Rusia turun dari 45% sebelum invasi besar-besaran ke Ukraina menjadi 13% pada paruh pertama 2025. Meski demikian, impor gas Rusia disebut masih mencapai 10 miliar euro. Belgia, Prancis, dan Spanyol termasuk di antara negara anggota yang masih menerima LNG Rusia melalui transhipment.
Dalam proses pembahasan, sebagian besar negara Uni Eropa mendukung larangan energi Rusia dengan alasan dapat melemahkan kemampuan Moskow mendanai perang di Ukraina. Namun, sejumlah negara terkurung daratan menyuarakan kekhawatiran terkait keamanan pasokan dan potensi kenaikan harga energi yang dinilai dapat memicu persaingan tidak sehat di dalam blok.
Parlemen Eropa sempat menentang pengecualian bagi negara terkurung daratan, tetapi akhirnya menyetujuinya di Dewan. Menteri Iklim dan Energi Denmark Lars Aagaard, yang mewakili Kepresidenan Denmark, mengatakan kesepakatan yang cepat dengan Parlemen Eropa menunjukkan komitmen untuk memperkuat keamanan dan menjaga pasokan energi.
Di sisi lain, Hungaria dan Slovakia menyatakan keberatan dan berencana menggugat undang-undang tersebut setelah diadopsi. Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó menyebut penerapan kebijakan itu mustahil dilakukan negaranya, menilainya sebagai “diktat” dari Brussel, serta mengklaim bertentangan dengan perjanjian Uni Eropa. Ia mengatakan Hungaria akan menggugat rencana RePowerEU ke Mahkamah Kehakiman Uni Eropa setelah resmi diadopsi.
Slovakia, yang juga mengeluhkan dampak ekonomi akibat beralih dari pasokan Rusia, menyatakan sedang mempertimbangkan respons terhadap penerapan kebijakan baru tersebut. Szijjártó mengatakan Slovakia juga diajak berkonsultasi untuk mengambil tindakan.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico disebut mengambil pendekatan yang lebih simpatik terhadap Kremlin dibandingkan para pemimpin Uni Eropa lainnya. Sementara itu, Kremlin menyatakan langkah Uni Eropa tersebut akan “mempercepat” penurunan potensi ekonomi terdepan Eropa dan “mengurangi daya saingnya”.
