Komisi Eropa menyatakan akan mengambil langkah mendesak menyusul serangkaian pelanggaran wilayah udara di Eropa oleh pesawat tak berawak yang dikaitkan dengan Federasi Rusia. Insiden terbaru dilaporkan terjadi di sekitar Bandara Kopenhagen, beberapa hari menjelang pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Denmark pada 1 Oktober.
Menanggapi perkembangan itu, Komisi Eropa kembali menekankan kebutuhan membangun “tembok anti-drone” untuk melindungi perbatasan Uni Eropa. Seorang juru bicara Komisi menyebut serangan terbaru di Rumania, Polandia, Estonia, dan Denmark telah menyasar empat negara anggota, sehingga rencana tersebut dinilai mendesak.
Pada Jumat mendatang, Komisaris Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius dijadwalkan bertemu perwakilan dari negara-negara yang disebut berada di garis depan: Estonia, Latvia, Finlandia, Lituania, Polandia, Rumania, Bulgaria, dan Denmark. Pertemuan itu ditujukan untuk memperkuat kemampuan deteksi drone dan menentukan respons setelah ancaman teridentifikasi. Komisi menegaskan perlunya kemauan politik kolektif agar langkah pencegahan tidak menunggu sampai insiden berikutnya terjadi.
Komisi juga menilai sumber daya sudah tersedia, termasuk melalui program SAFE (Security Action for Europe) yang memiliki anggaran 150 miliar euro dalam bentuk pinjaman berbunga subsidi. Dalam skema tersebut, 43 miliar euro disebut telah dialokasikan untuk Polandia dan 17 miliar euro untuk Rumania.
Namun, aturan SAFE untuk pengadaan pertahanan bersama menetapkan batas waktu pengajuan proyek hingga Maret 2026. Selain itu, terdapat perkiraan bahwa pada tenggat tersebut yang berpeluang selesai terutama kontrak yang sudah ada, bukan proyek baru.
Isu keamanan ini ikut mengemuka dalam pertemuan informal para menteri luar negeri Uni Eropa di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam dokumen bersama yang dibacakan pada pertemuan tersebut, negara-negara Nordik dan Baltik menekankan bahwa pembelaan atas prinsip kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial dalam Piagam PBB merupakan kepentingan bersama, bukan hanya terkait Ukraina. Dokumen itu juga menyerukan isolasi yang lebih tegas terhadap Federasi Rusia dan Belarus serta pengetatan sanksi guna membatasi sumber pendapatan yang digunakan untuk perang di Ukraina, sekaligus menolak pengakuan atas wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa turut menyampaikan kekhawatiran atas laporan drone tak dikenal di dekat Bandara Kopenhagen. Dalam unggahan di X, ia menyatakan Denmark dapat mengandalkan solidaritas penuh Eropa dan menegaskan Uni Eropa harus mampu melindungi infrastruktur pentingnya.
Menurut Costa, persoalan ini akan menjadi inti pertemuan puncak informal para pemimpin Uni Eropa di Kopenhagen pada 1 Oktober. Dalam surat kepada 27 kepala pemerintahan menjelang pertemuan itu, ia menyebut dua fokus utama: memperkuat kesiapan pertahanan bersama Eropa dan memperkuat dukungan bagi Ukraina. Costa juga menyebut pelanggaran wilayah udara Polandia dan Rumania sebagai pengingat bahwa upaya harus dipercepat dan diintensifkan.
Arah kebijakan yang disorot adalah penguatan kesiapan pertahanan bersama secara signifikan pada 2030. Costa menyatakan Uni Eropa telah mengambil langkah untuk meningkatkan pembiayaan pertahanan, mendukung basis industri, serta mendorong pengembangan kapabilitas—termasuk interoperabilitas, pengadaan bersama, dan penggabungan permintaan untuk mencapai skala ekonomi. Ia menekankan pekerjaan tersebut dilakukan selaras dengan NATO dan berfokus pada sembilan area prioritas yang disepakati di tingkat Uni Eropa.
Costa juga menilai peningkatan belanja harus diikuti investasi yang lebih efisien melalui instrumen bersama seperti SAFE, dengan tujuan memperkuat keamanan bersama dan otonomi strategis. Ia menambahkan, penguatan industri pertahanan Eropa juga ditujukan untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, Costa menyebut perlunya belajar dari pengalaman perang di Ukraina, termasuk memperkuat kerja sama dengan industri pertahanan Ukraina untuk memanfaatkan pengalaman yang dinilai unik. Ia mendorong agar pertemuan Kopenhagen menghasilkan langkah konkret, antara lain kemungkinan mempercepat pengembangan kapabilitas bersama, memanfaatkan model “negara pemimpin” untuk proyek prioritas, memperkuat dukungan bagi sayap timur, serta memperbaiki tata kelola untuk memastikan pengawasan dan koordinasi politik yang efektif. Isu pertahanan Eropa dan Ukraina juga akan dibahas pada Dewan Eropa berikutnya di Brussel pada akhir Oktober untuk memformalkan pedoman 27 negara anggota.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebelumnya menyatakan rencana SAFE untuk mendanai industri pertahanan Eropa telah disetujui negara-negara anggota. Rencana tersebut mencakup pengadaan bersama untuk pertahanan udara, rudal, dan drone. Dalam anggaran Uni Eropa yang baru, anggaran pertahanan disebut meningkat lima kali lipat, sementara pendanaan mobilitas militer meningkat sepuluh kali lipat.
Komisi Eropa juga diminta mencari tambahan dana 1,5 miliar euro sebagai suntikan likuiditas bagi industri pertahanan Uni Eropa. Rincian rencana itu masih dinegosiasikan antara Komisi, Dewan Uni Eropa, dan Parlemen Eropa. Namun, sejumlah negara menilai angka 1,5 miliar euro tersebut hanya “uang receh”.
Di sisi lain, muncul perbedaan pandangan terkait wacana pembentukan utang bersama Eropa untuk pertahanan, sebagaimana disebut dalam laporan Draghi. Dalam pertemuan Ecofin di Kopenhagen, Menteri Ekonomi Denmark Stephanie Lose menyatakan pihaknya ingin melihat perkembangan implementasi SAFE terlebih dahulu. Denmark menyatakan mendukung SAFE dan menilai instrumen itu penting, seraya menekankan perlunya tindakan bersama di tingkat Eropa dan langkah nasional oleh tiap negara anggota.
SAFE merupakan salah satu pilar ReArm Europe/Rencana Kesiapan 2030 yang bertujuan memobilisasi hingga 800 miliar euro selama empat tahun. Disebutkan Italia akan menerima 14,9 miliar euro dari total 150 miliar euro. Polandia berada di posisi pertama dengan 43,7 miliar euro, diikuti Rumania (16,8 miliar euro), serta Prancis dan Hongaria (masing-masing 16,2 miliar euro). Setiap negara diminta menyerahkan “rencana terperinci” paling lambat November tentang penggunaan dana, yang kemudian akan dievaluasi oleh penilai eksternal Komisi Eropa agar sesuai kriteria regulasi Uni Eropa. Jika sesuai rencana, Dewan Eropa akan menyetujui pada akhir tahun, dan dana mulai ditransfer pada kuartal pertama 2026.
Pengadaan bersama dalam SAFE diarahkan pada kategori produk pertahanan yang produksinya perlu ditingkatkan, termasuk amunisi dan rudal, sistem artileri, kemampuan tempur darat dan dukungan terkait, perlindungan infrastruktur kritis, isu siber, serta mobilitas militer. Selain itu juga mencakup sistem pertahanan udara dan rudal, kemampuan maritim permukaan dan bawah air, drone, dan sistem anti-drone. Salah satu aspek kunci SAFE adalah klausul “preferensi Eropa” (buy European) untuk memberi insentif produksi di Eropa dan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing.
Indikasi penerapan prinsip tersebut terlihat dari rencana pengadaan militer baru Jerman yang disebut akan mengarahkan belanja persenjataan besar terutama ke industri Eropa, dengan hanya 8% ditujukan untuk persenjataan Amerika Serikat. Rencana pengadaan itu mencakup kontrak hampir 83 miliar euro untuk periode setahun ke depan, berdasarkan daftar untuk Komite Anggaran Parlemen Jerman yang merinci 154 pembelian pertahanan utama antara September 2025 hingga Desember 2026.
Dalam daftar itu, proyek berskala besar dengan kontraktor Amerika disebut terbatas, antara lain sekitar 150 juta euro untuk torpedo pada pesawat P-8A Boeing dan sekitar 5,1 miliar euro untuk rudal serta peluncur pertahanan udara MIM-104 Patriot Raytheon. Data yang dikutip menyebut bahwa pada 2020–2024, Berlin menandatangani kontrak persenjataan dengan perusahaan AS senilai lebih dari 17 miliar dolar AS, dengan rekor 13,9 miliar dolar AS pada 2023 setelah invasi Rusia ke Ukraina. Namun kini, Jerman disebut tampak semakin berfokus pada industri Eropa.
