Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), melakukan pertemuan diplomasi kebangsaan di National Assembly of South Korea. Dalam pertemuan tersebut, Ibas bertemu Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan Lee Hack-young, anggota parlemen, serta Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Korea Selatan untuk Indonesia.
Pertemuan itu didampingi perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan serta delegasi anggota MPR RI dan DPR RI. Agenda ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan parlemen kedua negara.
Ibas menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk kunjungan Ketua National Assembly Korea Selatan, Woo Won-shik, ke Indonesia beberapa bulan lalu. Ia menilai rangkaian pertemuan itu menunjukkan hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang semakin erat dan strategis.
Dalam keterangannya, Ibas menekankan peran kedua negara sebagai anggota G20 dan APEC dalam mendorong demokrasi, ekonomi hijau, serta perdamaian dunia. Ia juga menyebut hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin lebih dari lima dekade dibangun di atas dasar saling menghormati, kepercayaan, dan nilai bersama.
Ibas turut menyoroti pentingnya kesinambungan hubungan bilateral di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae-myung, yang menurutnya membuka peluang besar bagi penguatan kemitraan strategis kedua negara.
Dalam forum tersebut, ia memperkenalkan delegasi Indonesia yang terdiri dari anggota MPR RI dan DPR RI lintas komisi yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan, ekonomi, energi, hingga industri kreatif.
Ibas juga menyampaikan pandangannya mengenai keunggulan yang saling melengkapi antara Indonesia dan Korea Selatan. Ia menyebut Indonesia memiliki kekuatan sumber daya alam, bonus demografi, serta keberagaman budaya, sementara Korea Selatan unggul dalam teknologi, inovasi, dan pengaruh budaya global atau Hallyu.
Menurutnya, hubungan kedua negara tidak hanya terbatas pada kerja sama antar pemerintah, tetapi juga mencakup kerja sama bisnis, parlemen, serta hubungan antar masyarakat.
