Lonjakan harga komoditas global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah diperkirakan akan mendorong inflasi sekaligus menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Dampak tekanan harga ini diproyeksikan paling terasa di negara-negara berkembang.
Dalam laporan terbaru Commodity Markets Outlook, Grup Bank Dunia merevisi proyeksi inflasi negara berkembang menjadi rata-rata 5,1% pada 2026 berdasarkan skenario dasar. Angka tersebut sekitar satu poin persentase lebih tinggi dibandingkan ekspektasi awal sebelum perang pecah, serta naik dari 4,7% pada tahun sebelumnya.
Bank Dunia menilai tekanan inflasi dipicu melemahnya daya beli masyarakat karena mahalnya kebutuhan pokok. Pada saat yang sama, pembatasan di kawasan Timur Tengah turut menekan volume ekspor, sehingga laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan melambat.
Sejalan dengan itu, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan negara berkembang pada 2026 menjadi 3,6%. Angka ini merupakan revisi turun 0,4 poin persentase dibandingkan pembaruan Januari.
Kepala Ekonom sekaligus Wakil Presiden Senior Bidang Ekonomi Pembangunan Grup Bank Dunia, Indermit Gill, menyatakan eskalasi peperangan saat ini menghantam ekonomi global melalui gelombang efek yang bersifat kumulatif.
Menurut Indermit, kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena porsi terbesar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pangan dan bahan bakar. Ia juga menyoroti kondisi negara berkembang yang tengah menghadapi beban utang berat.
Bank Dunia memperingatkan situasi dapat memburuk apabila konflik di Timur Tengah terus memanas dan pemulihan volume ekspor minyak berlangsung lambat.
Dalam skenario terburuk, jika harga minyak Brent mencapai sekitar USD115 per barel, inflasi di negara-negara berkembang diproyeksikan dapat naik hingga 5,8% pada tahun ini. Level tersebut disebut sebagai yang tertinggi dalam satu dekade terakhir dan pernah terjadi pada 2022.
