SURABAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (KPw BI Jatim) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan langkah adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kepala KPw BI Jatim, Ibrahim, menyampaikan bahwa konflik bersenjata di kawasan Jazirah Arab berpotensi menimbulkan risiko perekonomian, baik di tingkat regional maupun nasional. Meski demikian, ia menilai kemampuan adaptasi sejumlah negara, termasuk Indonesia, relatif terbentuk dalam menghadapi dampak krisis yang dikhawatirkan muncul dari konflik geopolitik internasional.
“Banyak negara termasuk Indonesia, telah memiliki kemampuan adaptasi yang relatif dalam menghadapi efek dari potensi krisis yang dikhawatirkan terjadi akibat konflik geopolitik internasional, namun demikian kinerja ekonomi Jawa Timur saat ini berada pada posisi yang solid,” ujar Ibrahim dalam acara “Jatim Talk” di Surabaya, Rabu (1/4/2026).
Ibrahim menyebut ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,33 persen (year on year/yoy) pada 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang di tengah kondisi global.
Ia juga menyoroti peluang Indonesia untuk bertahan di tengah potensi krisis ekonomi global, salah satunya karena struktur impor yang telah menerapkan diversifikasi, sehingga tidak bergantung pada satu negara tertentu. Dengan kondisi itu, kenaikan harga dinilai masih mungkin terjadi, namun ketersediaan pasokan dinilai lebih merata.
“Harga mungkin meningkat, tetapi pasokan cukup merata. Beda halnya ketika harga naik, barang kosong. Ini celaka. Jadi kita pahami, harga barang mungkin naik, tapi pasokan di berbagai negara yang selama ini kita jadikan sumber bahan baku masih ada, meskipun ada fragmentasi perdagangan,” kata Ibrahim.
Di sisi lain, Ibrahim menekankan kekuatan konsumsi domestik sebagai tumpuan utama perekonomian Jawa Timur maupun nasional dalam meredam dampak eksternal. Ia menyebut proporsi konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 60 persen, sehingga dapat menjadi penyangga ketika terjadi guncangan dari luar.
“Proporsi konsumsi rumah tangga yang besar yang mencapai 60% setidaknya ini menjadi buffer ketika ada external impact. Kita pastikan daya beli, kita jaga inflasi, kita pastikan bansos tetap terjaga dengan baik. Sehingga dampak yang berasal dari eksternal mungkin dia akan mengurangi eksposur degree of openness di profil ekonomi Jawa Timur,” paparnya.
Ibrahim juga mengingatkan para pemangku kepentingan agar menjaga keseimbangan antara kewaspadaan dan optimisme. Ia menilai dampak bersih (net balance) dari gejolak global tetap perlu diantisipasi, meski menurutnya tidak akan terlalu besar karena langkah mitigasi sudah disiapkan.
“Kita harus balance, jangan kemudian terlalu pesimis. Kita sebetulnya juga ada optimisme yang perlu kita kelola untuk mengimbangi pesimisme ini. Secara on the net balance kita mungkin terdampak, tetapi tidak terlalu besar karena kita sudah mensiasati dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara”. Ia menginstruksikan penguatan kerja sama perdagangan antar daerah serta percepatan hilirisasi komoditas strategis.
Khofifah menambahkan, sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Timur juga memfokuskan penguatan distribusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjaga stabilitas pasokan.
