Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai struktur ekspor Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada sejumlah kecil negara tujuan. Kondisi ini dipandang berisiko di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global serta melemahnya sistem perdagangan multilateral.
Direktur Eksekutif CSIS Indonesia, Yose Rizal Damuri, mengatakan ketergantungan tinggi pada pasar tertentu membuat ekonomi domestik rentan terhadap guncangan eksternal, terutama ketika eskalasi geopolitik global meningkat. Ia menyebut kesalingtergantungan global memang membawa manfaat, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti yang terjadi saat ini.
Pernyataan itu disampaikan Yose dalam Seminar Diversifikasi Strategis sebagai Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Menurutnya, respons kebijakan tidak semestinya diambil secara ekstrem, seperti menutup diri dari perdagangan global atau mendorong swasembada penuh, karena berpotensi menurunkan daya saing Indonesia.
“Pilihan untuk menjadi inward looking atau sepenuhnya self-sufficient belum tentu tepat. Yang dibutuhkan adalah respons yang tetap menjaga keterbukaan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi,” kata Yose.
CSIS mendorong pemerintah mengadopsi strategi diversifikasi yang lebih terarah. Diversifikasi dinilai tidak cukup hanya memperluas pasar ekspor, tetapi juga perlu mempertimbangkan risiko dan tujuan jangka panjang secara komprehensif.
Sementara itu, Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri, Ditya Agung Nurdianto, menyampaikan bahwa dalam satu dekade terakhir ekspor Indonesia masih terkonsentrasi pada sedikit negara. Ia menyebut sekitar 84,5% ekspor Indonesia dalam 10 tahun terakhir terkonsentrasi pada 19 negara tujuan utama.
Ditya menilai pola tersebut tidak lagi relevan dipertahankan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi dan proteksionis. Ia menegaskan Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada sistem perdagangan global berbasis aturan.
“Kesimpulannya, kita tidak dapat lagi bergantung pada asumsi bahwa sistem multilateral akan bekerja sebagaimana mestinya,” ujar Ditya.
Ia juga menyoroti melemahnya forum multilateral seperti World Trade Organization (WTO), yang tercermin dari minimnya kesepakatan dalam pertemuan terakhir. Bahkan, isu-isu yang selama ini rutin diperpanjang disebut gagal mencapai konsensus.
Dalam situasi tersebut, pemerintah menilai diversifikasi bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak. Diversifikasi disebut perlu dilakukan secara strategis dan terintegrasi, mencakup sektor energi, pangan, manufaktur, hingga teknologi.
Ditya menambahkan, pemerintah mulai memperluas kemitraan dagang ke pasar non-tradisional melalui berbagai perjanjian ekonomi dan kerja sama lintas kawasan. CSIS menilai langkah itu perlu dipercepat dan diperdalam agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan struktural yang dapat menghambat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
