Jakarta—Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2026 masih perlu dipertajam, terutama terkait definisi kepentingan nasional dan pola strategi yang lebih jelas.
Penilaian itu disampaikan Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, dalam media briefing CSIS yang disiarkan melalui YouTube pada Kamis, 15 Januari 2026. Ia merespons paparan Menlu Sugiono yang menekankan multilateralisme serta kerangka “strategic diversification” bagi Indonesia.
Lina menyebut, di tengah situasi global yang semakin transaksional dan menguatnya kecenderungan unilateralisme, pilihan Indonesia untuk tetap terbuka dan aktif di tingkat internasional berada pada jalur yang tepat. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan tersebut perlu ditopang definisi kepentingan nasional yang konkret.
“Sekarang godaannya justru semua negara menutup diri, hanya memakai sumber dayanya untuk dirinya sendiri, tidak mau lagi terlibat dalam perdagangan dan rantai pasok. Ini yang seharusnya dilawan,” ujar Lina.
Menurutnya, kerangka diversifikasi strategis yang disampaikan Menlu Sugiono masih tampak sebagai perluasan hubungan tanpa peta prioritas yang tegas. Lina menilai yang muncul terutama adalah diversifikasi mitra, seolah menjelaskan alasan Indonesia berkomunikasi dengan semua pihak. Padahal, kata dia, yang lebih penting adalah pola dan tujuan dari setiap keterlibatan.
“Dalam pidato Pak Menlu, yang muncul adalah diversifikasi mitra. Seolah-olah itu hanya menjelaskan kenapa kita bicara dengan semua pihak. Padahal yang lebih penting adalah polanya: kepentingan nasional apa yang sedang kita kejar dari setiap keterlibatan itu,” kata Lina.
Lina juga menyoroti prinsip “foreign policy begins at home” yang turut diangkat Menlu Sugiono. Menurutnya, prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik diplomasi Indonesia.
Ia menyinggung contoh fokus keterlibatan Indonesia di kawasan Pasifik dalam PPTM 2026 yang dinilai belum dielaborasi secara strategis. Lina mempertanyakan alasan dan kepentingan yang hendak dicapai dari fokus tersebut, sekaligus menilai Afrika—yang menurutnya penting bagi kepentingan strategis Indonesia, terutama dalam diversifikasi mitra dan diplomasi ekonomi—tidak disebutkan secara jelas.
“Kenapa kita harus ke Pasifik, kenapa Pasifik menjadi penting? Kami mempertanyakan mengapa Afrika yang sejatinya merupakan kawasan sangat penting bagi kepentingan strategis Indonesia khususnya dalam upaya diversifikasi mitra dan diplomasi ekonomi justru tidak disebutkan secara jelas dalam arah kebijakan tersebut,” kata Lina.
CSIS menilai diversifikasi mitra semestinya tidak berhenti pada perluasan jaringan, melainkan diarahkan untuk mengurangi kerentanan dan ketergantungan ekonomi Indonesia. Lina menekankan perlunya pemetaan area kerentanan dan ketergantungan sebelum memperluas kemitraan, agar langkah yang diambil jelas dan terukur.
“Kita perlu tahu kita rentan di mana, tergantung pada siapa, lalu baru kita memperluas mitra untuk menguranginya. Tapi semuanya jelas dilakukannya seperti apa,” ujar Lina.
Pernyataan CSIS ini muncul setelah Menlu Sugiono dalam PPTM 2026 menegaskan bahwa ketahanan nasional Indonesia dibangun melalui keterlibatan aktif di berbagai forum global, seperti BRICS, G20, APEC, MIKTA, serta proses aksesi ke OECD. Pemerintah menekankan bahwa pendekatan tersebut bukan untuk memilih kubu, melainkan untuk memperluas ruang strategis Indonesia.
Meski demikian, CSIS menilai keterlibatan yang luas di panggung global perlu disertai peta kepentingan nasional yang tegas agar benar-benar memperkuat ketahanan dan posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia.
