Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, muncul usulan ekstrem seperti membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat hingga membubarkan program strategis nasional. Namun, langkah semacam itu dinilai berisiko mengisolasi Indonesia dari panggung ekonomi dunia.
Kandidat doktor dari UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Fadhil Ashari, menilai arah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan Indonesia sedang bertransformasi menjadi “Global Bridge” atau jembatan global yang menghubungkan kepentingan Barat dan Timur.
Menurut Fadhil, ukuran kedaulatan di era modern tidak lagi ditentukan oleh seberapa tertutup sebuah negara, melainkan oleh kemampuannya mendikte kepentingan di pasar global. Ia memandang pembatalan perjanjian dagang dengan negara besar kerap terjebak dalam “romantisme proteksionisme sempit”.
“Perjanjian dagang justru adalah ‘jangkar’. Tanpa ikatan resmi, kita tidak punya posisi hukum untuk menuntut transfer teknologi,” ujar Fadhil dalam keterangannya, Selasa, 17 Maret 2026.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini menjalankan strategi “hedging” atau lindung nilai politik. Dengan tetap berada dalam sistem keuangan internasional dan organisasi dunia, Indonesia dinilai dapat mendorong reformasi arsitektur keuangan global agar lebih adil bagi negara berkembang atau Global South.
Dalam konteks ekonomi, Fadhil menyoroti kebijakan hilirisasi komoditas seperti nikel dan bauksit. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud konkret dari strategi “Global Bridge” karena Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah.
“Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penyedia bahan mentah. Kita memaksa investor membangun smelter di dalam negeri. Ini adalah tukar guling akses pasar dengan transfer teknologi,” katanya.
Fadhil menilai pendekatan tersebut mendorong Indonesia menjual produk bernilai tambah yang memiliki legitimasi hukum internasional, bukan sekadar “menjual tanah air”.
Di sisi kebijakan domestik, ia juga menanggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai pro-kontra. Fadhil menyebut program itu sebagai investasi “infrastruktur biologis” untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.
“Bangsa ini tidak bisa membangun industri teknologi tinggi jika sumber daya manusianya mengalami hambatan kognitif akibat stunting. MBG adalah investasi jangka panjang,” tuturnya.
Selain dampak kesehatan, ia menilai MBG berpotensi menciptakan local circular economy karena menyerap bahan baku dari petani dan peternak lokal. Dengan begitu, perputaran anggaran negara dinilai dapat menguatkan ekonomi desa dan memperkuat daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.
Fadhil juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk di wilayah Jawa bagian Selatan (Jasela). Ia menilai pertumbuhan ekonomi selama ini cenderung terpusat di jalur utara, sehingga pembangunan di selatan dipandang sebagai upaya koreksi ketimpangan spasial.
“Pembangunan di selatan adalah upaya koreksi terhadap ketimpangan spasial. Ini langkah visioner untuk memastikan stabilitas sosial. Pertumbuhan yang tidak merata hanya akan menciptakan kerawanan yang rapuh,” ujarnya.
Meski demikian, Fadhil menegaskan seluruh strategi tersebut membutuhkan prasyarat utama: kepastian hukum. Ia menyebut pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu penting agar program strategis tidak berubah menjadi ruang pemborosan.
“Menjadi ‘Macan Asia’ di era ini berarti memiliki kecerdasan diplomasi untuk memanfaatkan sistem internasional demi kemakmuran rakyat. Fokusnya adalah kemandirian yang bermartabat,” pungkasnya.
