Forum Kebangsaan yang melibatkan pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 menyatakan komitmen untuk menjaga stabilitas sosial di tengah ancaman guncangan inflasi yang dipicu kondisi ekonomi global. Komitmen tersebut disepakati dalam acara Halal Bihalal di Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2026), sebagai dukungan terhadap ketahanan fiskal negara.
Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo menekankan pentingnya antisipasi pemerintah terhadap potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, isu BBM merupakan kebijakan yang sensitif, rentan dimanfaatkan pihak tertentu, dan dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi serta kebutuhan pokok.
“Karena setiap kenaikan harga BBM akan langsung terasa pada kehidupan sehari-hari masyarakat, dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap laju inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi nasional pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen. Angka itu disebut menjadi pengingat pengalaman pada 2022, ketika penyesuaian harga energi sempat mendorong inflasi melampaui 5 persen sebelum kemudian dapat dikendalikan secara bertahap.
Bambang Soesatyo menilai kenaikan harga energi kerap memicu efek berantai yang cepat dan meluas. Ia menyebut kenaikan BBM dapat meningkatkan biaya logistik, mendorong harga barang naik, dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. “Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie menyoroti tata kelola dan gaya komunikasi pemerintah saat mengumumkan kebijakan strategis. Ia menilai kejelasan penyampaian menjadi faktor penting agar program pemerintah dapat dipahami dan diterima secara adil di berbagai wilayah Indonesia tanpa memicu penolakan.
“Cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia,” kata Marzuki.
Amir Uskara juga menyinggung kondisi fiskal negara yang dinilai sedang menghadapi tantangan berat. Ia menekankan perlunya perbaikan komunikasi di tingkat kabinet agar kebijakan ekonomi yang berpotensi berat dapat dipahami publik secara solid dan tidak memicu kegaduhan sosial.
“Kondisi fiskal kita saat ini memang berat. Karena itu komunikasi pemerintah harus solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Amir.
