Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Organisasi ini dibentuk pada 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan di Tiro.
Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung sejak 1976 hingga 2005. Perbedaan keinginan kedua pihak dalam periode tersebut memicu kekerasan berkepanjangan yang disebut telah menewaskan hampir 15.000 orang.
GAM menyatakan berhenti dari gerakan separatisnya setelah tercapai Perjanjian Damai pada 2005 dengan pemerintah Indonesia. Setelah itu, GAM berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh.
Latar belakang konflik
Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab konflik di Aceh. Di antaranya perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum Islam, ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya alam Aceh, serta meningkatnya jumlah pendatang dari Jawa di Aceh.
Perlawanan awal GAM terhadap pemerintah RI terjadi pada 4 Desember 1976. Hasan di Tiro bersama sejumlah pengikutnya melancarkan perlawanan di perbukitan Halimon, Kabupaten Pidie. Sejak itu, konflik antara pemerintah RI dan GAM terus berlanjut.
Perkembangan konflik
Dalam perjalanannya, konflik yang melibatkan GAM disebut melalui beberapa tahapan, termasuk pada 1977, 1989, dan 1998.
1977
Pada 1977, GAM untuk pertama kalinya mengibarkan bendera perang dan melakukan aksi gerilya. Namun, pemerintah pusat disebut berhasil menetralisir kelompok tersebut, sehingga upaya perang gerilya GAM mengalami kegagalan.
1989
Pada 1989, GAM kembali memperbarui aktivitasnya. Gerakan ini disebut memperoleh dukungan dari Libya dan Iran dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. Pelatihan dari luar negeri membuat pasukan GAM dinilai lebih tertata dan terlatih. Dalam situasi tersebut, Aceh kemudian dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer Khusus (DOM).
