Pemerintah meluncurkan 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai respons awal menghadapi guncangan ekonomi global. Namun, GREAT Institute menilai stabilitas APBN 2026 masih menghadapi ancaman serius seiring eskalasi konflik Iran dengan poros Israel–Amerika Serikat.
Menurut GREAT Institute, sejak akhir Februari 2026 harga minyak mentah Brent melonjak mendekati USD 120 per barel akibat disrupsi di Selat Hormuz. Tekanan eksternal tersebut juga diikuti pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp16.900 hingga Rp17.058 per dolar AS.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan yang disebut sebagai langkah strategis, di antaranya penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari, serta penguatan agenda efisiensi energi nasional.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menilai langkah-langkah tersebut relevan sebagai respons awal. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan yang berjalan saat ini baru berada pada tahap pertama penanganan krisis.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN dan kepercayaan pasar jika tekanan global bertahan lebih lama,” kata Yossi.
Berdasarkan kajian tim Desk Ekonomi GREAT Institute menggunakan model quadruple shocks, terdapat tiga skenario dampak konflik terhadap defisit anggaran. Pada skenario pertama, dengan harga minyak USD 93–97 per barel, defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 3,25%–3,55% terhadap PDB. Skenario kedua, dengan harga minyak USD 95–105 per barel, defisit diproyeksikan 3,40%–3,80%. Sementara skenario ketiga—yang dinilai paling kritis—memperkirakan harga minyak USD 105–120 per barel dengan defisit 3,80%–4,30% terhadap PDB.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute lainnya, Adrian Nalendra Perwira, menyebut skenario ketiga sebagai kondisi paling berat karena instrumen administratif dinilai tidak lagi memadai. Ia mengatakan opsi penyesuaian harga BBM subsidi mulai diperlukan untuk menahan defisit, seperti kenaikan Pertalite sebesar Rp1.000 per liter dan Solar sebesar Rp500 per liter.
Untuk menjaga kredibilitas fiskal di mata investor dan lembaga pemeringkat internasional, GREAT Institute mendorong pemerintah menyiapkan tiga struktur respons, yakni Satgas Reformasi Utang untuk mengelola risiko tenor, biaya bunga, dan komposisi pembiayaan; Satgas Reformasi Penerimaan Negara untuk mengejar potensi penerimaan yang belum optimal, termasuk dari shadow economy dan praktik under-reporting; serta Satgas Credit Rating guna menjaga komunikasi transparan dengan pasar apabila defisit terpaksa melampaui batas 3%.
GREAT Institute juga menilai respons fiskal tidak seharusnya dipisahkan dari agenda ketahanan energi nasional. Penguatan penyimpanan energi, pengembangan biofuel, serta diversifikasi energi primer disebut perlu dipercepat sebagai langkah yang lebih permanen.
“Indonesia tidak bisa terus memasuki krisis global dengan kombinasi ketergantungan impor energi yang tinggi dan ruang fiskal yang tipis,” ujar Adrian.
