Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik global. Ia menilai stabilitas nasional yang kondusif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi hal yang patut disyukuri ketika kondisi dunia dinilai tidak menentu.
Menurut Haris, situasi nasional yang damai, bersatu, serta stabil secara politik dan ekonomi merupakan aset penting. Karena itu, ia menekankan adanya tanggung jawab moral seluruh pihak untuk mempertahankan kondisi tersebut.
Dalam konteks menjaga persatuan, Haris menyoroti langkah Presiden Prabowo bersama Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang disebut aktif membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan, termasuk pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Haris menyatakan Dasco kerap menghadiri forum diskusi formal maupun informal dan mendengar pandangan kritis dari beragam kelompok. Ia menilai tidak beralasan jika ada pihak yang menyebut pemerintah antikritik dan antidialog.
Haris juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo maupun Dasco tidak menjalankan politik “divide et impera” yang membenturkan masyarakat. Ia menyebut pendekatan yang diambil berlandaskan nilai Pancasila melalui pengelolaan perdamaian, persaudaraan, dan gotong royong.
Terkait kritik terhadap pemerintah, Haris mengatakan kritik—khususnya mengenai tata kelola program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)—masih wajar selama bertujuan memperbaiki kebijakan. Ia menyebut sejumlah kritik menyoroti potensi kebocoran baru yang menurutnya tengah diberantas oleh Presiden Prabowo.
Ia menyatakan pemerintah telah merespons kritik dengan melakukan perbaikan, termasuk investigasi dan penutupan dapur MBG yang bermasalah. Menurut Haris, langkah tersebut menunjukkan pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap masukan terkait tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG.
Haris membandingkan MBG dengan program bantuan sosial lain yang telah berjalan lama namun masih menghadapi persoalan tata kelola. Ia menilai program yang baru dirintis dan berjalan sekitar satu tahun lebih belum sempurna, sehingga memerlukan perbaikan pada level tata kelola.
Di sisi lain, Haris menggambarkan kondisi sejumlah negara yang terdampak konflik geopolitik hingga mengalami krisis energi dan kelangkaan bahan bakar. Ia menilai Indonesia patut bersyukur karena mampu menjaga stabilitas pasokan energi. Haris mengakui sempat terjadi kelangkaan gas elpiji di beberapa titik, namun disebut sudah berhasil diatasi. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.
Haris mengingatkan bahwa krisis energi dapat berdampak luas, mulai dari terganggunya distribusi pangan hingga ancaman kelaparan. Ia menilai jika kelangkaan BBM terjadi, distribusi kebutuhan pokok bisa terhambat dan dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Haris, Presiden Prabowo telah mengantisipasi potensi krisis melalui kebijakan strategis, termasuk percepatan swasembada pangan. Ia menyebut instruksi percepatan swasembada pangan telah diberikan bahkan sebelum pecahnya perang Iran versus Israel-Amerika. Haris menilai kondisi pasokan beras saat ini lebih terjaga karena keberhasilan program swasembada pangan, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada impor ketika banyak negara berebut sumber pangan.
Ia menekankan stabilitas tidak hanya menyangkut politik dan keamanan, tetapi juga ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terganggunya usaha pelaku UMKM. Ia menilai ketidakstabilan ekonomi dapat memicu kenaikan harga kebutuhan, menekan industri, dan berdampak pada buruh serta pedagang kecil.
Haris mengajak masyarakat mengedepankan kepentingan bersama dalam menghadapi ancaman global, tanpa mengabaikan hak warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin UUD 1945. Ia menilai persatuan dan kerja sama dibutuhkan bukan untuk melindungi kekuasaan, melainkan untuk menjaga bangsa dari risiko musibah ekonomi dan politik di tengah situasi geopolitik yang dinilainya keras.
Lebih lanjut, Haris mengingatkan para pemangku kepentingan, termasuk ASN, TNI, dan Polri, agar tidak menyalahgunakan kebijakan pemerintah demi kepentingan pribadi. Ia menyebut sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, serta swasembada pangan dan energi sebagai langkah progresif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
Di akhir pernyataannya, Haris menyampaikan bahwa relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengawal pelaksanaan program prioritas agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan mencegah kebocoran. Ia juga menyatakan apresiasi terhadap kritik dan koreksi dari berbagai pihak agar program-program tersebut dapat berjalan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
