Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ia menilai situasi tersebut berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global dan memberi tekanan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Ibas menyebut konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan. “Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis,” ujarnya, Senin (2/3).
Secara khusus, Ibas menyoroti Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan energi yang vital. Menurutnya, karena Iran berbatasan langsung dengan jalur tersebut, eskalasi konflik berisiko memicu hambatan distribusi atau bahkan penutupan jalur. Ia menyebut Selat Hormuz menjadi “urat nadi” bagi sekitar 20% hingga 30% konsumsi minyak dunia per hari, sekaligus jalur utama bagi pengiriman gas alam cair (LNG) dari Qatar.
“Jika stabilitas di Selat Hormuz terganggu, maka dunia akan menghadapi kejutan pasokan (supply shock) yang drastis. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat retail. Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita,” kata Ibas.
Ia menambahkan, gangguan di jalur itu juga dapat berdampak sistemik pada rantai pasok global. Lonjakan biaya asuransi pengiriman dan pengalihan rute kapal tanker dinilai berpotensi meningkatkan biaya logistik internasional, memicu efek berantai pada harga barang impor serta bahan baku industri di dalam negeri, dan pada akhirnya menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.
Ibas menilai Indonesia, sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Ia memprediksi kenaikan harga energi global dapat memicu tekanan pada APBN akibat meningkatnya beban subsidi energi, mendorong inflasi terutama pada sektor pangan dan transportasi, melemahkan daya beli masyarakat, serta mengganggu kegiatan ekspor-impor akibat ketegangan di jalur pelayaran strategis internasional.
“Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Ibas mendorong pemerintah menyiapkan langkah strategis melalui tiga pilar. Pertama, penguatan ketahanan energi, yang mencakup percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), diversifikasi sumber impor energi untuk mengurangi ketergantungan tunggal, serta peningkatan produksi energi domestik dan penguatan cadangan energi strategis nasional.
Kedua, stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat. Ia menekankan perlunya antisipasi inflasi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, pengamanan daya beli masyarakat terutama kelompok rentan melalui pengendalian harga bahan pokok, serta penguatan UMKM dan industri dalam negeri sebagai penopang ekonomi domestik. “Dalam situasi global yang sulit, perlindungan terhadap rakyat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ketiga, diplomasi aktif dan konsisten. Ibas menegaskan Indonesia perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yang menurutnya berarti mendorong perdamaian berdasarkan keadilan internasional. Ia menyebut upaya yang dapat ditempuh antara lain mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan gencatan senjata, serta memperkuat peran Indonesia di forum multilateral sebagai bagian dari solusi.
Ibas juga mengingatkan amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 agar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ia menilai nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan, perlu menjadi kompas moral dalam diplomasi. “Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Kita adalah bangsa besar yang konsisten menolak perang dan kekerasan. Kita harus menjadi bangsa yang kokoh dalam nilai, kuat dalam ekonomi, dan bijak dalam diplomasi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Ibas mengajak pemerintah, parlemen, pelaku usaha, dan masyarakat memperkuat persatuan nasional serta semangat gotong royong. Ia menilai stabilitas dalam negeri menjadi kunci menghadapi guncangan eksternal. “Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia,” pungkasnya.
