JAKARTA — Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva memperingatkan bahwa perang di Timur Tengah berisiko mendorong inflasi global lebih tinggi sekaligus menekan pertumbuhan ekonomi dunia.
Menurut IMF, konflik tersebut memicu gangguan besar pada pasokan energi global setelah Iran membatasi jalur Selat Hormuz, yang menyalurkan sekitar 20% minyak dan gas dunia. IMF mencatat pasokan minyak global telah turun sekitar 13%.
“Sebaliknya, semua jalan sekarang mengarah ke harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” kata Georgieva.
IMF berencana menurunkan proyeksi pertumbuhan global dan menaikkan outlook inflasi dalam laporan World Economic Outlook yang dijadwalkan rilis pada 14 April. Sebelumnya, lembaga itu memperkirakan ekonomi global tumbuh 3,3% pada 2026 dan 3,2% pada 2027.
Georgieva menilai ketidakpastian global meningkat tajam karena kombinasi konflik geopolitik, tekanan finansial, perubahan teknologi, dan risiko iklim. “Kita berada di dunia yang penuh dengan ketidakpastian,” ujarnya.
Dampak konflik dinilai paling besar dirasakan negara pengimpor energi yang memiliki ruang fiskal terbatas. Kenaikan harga energi juga disebut berisiko memicu tekanan sosial di negara-negara tersebut.
IMF mencatat 85% negara anggotanya merupakan importir energi. Sejumlah negara bahkan telah mengajukan bantuan pembiayaan untuk meredam dampak lonjakan harga.
Gangguan pasokan energi turut menjalar ke rantai pasok lain, termasuk pupuk dan helium. Jika konflik berlanjut, IMF menilai risiko terhadap ketahanan pangan global akan meningkat.
“Meskipun perang berhenti hari ini, akan ada dampak negatif yang berkepanjangan bagi seluruh dunia,” kata Georgieva.
Di pasar komoditas, harga minyak dunia terdorong naik, dengan Brent mendekati US$110 per barel. Sementara itu, lembaga global seperti IMF, Bank Dunia, dan International Energy Agency disebut mulai mengoordinasikan analisis dampak ekonomi dan energi dari konflik tersebut.
IMF menilai subsidi energi yang luas bukan solusi karena berpotensi memperburuk tekanan inflasi. Lembaga itu mendorong pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang lebih tepat sasaran.
