Jakarta — Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kerja sama tersebut mencakup pasokan minyak mentah (crude) serta pembangunan infrastruktur energi, sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Rusia beberapa waktu lalu.
Langkah ini dipandang sebagai upaya diversifikasi sumber pasokan minyak di tengah tekanan global. Dalam situasi ketika harga minyak berfluktuasi tajam, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor, mulai dari kenaikan biaya transportasi, membengkaknya ongkos logistik pangan, meningkatnya biaya produksi industri, hingga bertambahnya tekanan inflasi domestik.
Untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional dalam jangka pendek, pemerintah juga menyatakan telah mengamankan ketersediaan minyak mentah hingga akhir 2026. Kebijakan ini disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.
Selain minyak mentah, pemerintah turut membahas peluang kerja sama pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang saat ini masih bergantung pada impor. Indonesia dinilai masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap impor minyak dan LPG, sehingga diplomasi energi diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga domestik.
Rangkaian pembahasan dengan mitra Rusia disebut mencakup kepastian pasokan minyak mentah dan LPG, kerja sama kilang minyak, hingga pembangkit listrik tenaga nuklir. Diskusi itu diikuti perwakilan sejumlah perusahaan energi Rusia, antara lain Rosneft, Lukoil, Ruschem, dan Zarubezhneft.
Pemerintah menilai dinamika energi global tidak semata ditentukan oleh harga per barel, tetapi juga berkaitan dengan geopolitik, posisi tawar, dan diplomasi. Dalam konteks tersebut, kunjungan Presiden ke Moskow, serta lawatan sebelumnya ke Tokyo dan Seoul, mencerminkan pendekatan diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan ekonomi.
Di tengah situasi global yang dinamis dan ancaman krisis energi di berbagai negara, kecepatan diplomasi dipandang berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah menahan gejolak harga BBM dan tarif listrik. Jika pasokan dinilai aman dan harga impor lebih terkendali, tekanan inflasi diharapkan dapat diredam sebelum meluas ke harga pangan dan kebutuhan pokok.
Pemerintah juga menekankan diplomasi berlapis dengan memperkuat komunikasi ekonomi dengan Amerika Serikat, memperluas kerja sama strategis dengan China, serta menjalin komunikasi tingkat tinggi dengan sejumlah negara lain, termasuk Rusia dan Prancis.
Sementara itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang atas undangan Kaisar Naruhito pada awal April lalu turut dikaitkan dengan penguatan penyangga ekonomi nasional. Dalam lawatan itu, forum bisnis Indonesia-Jepang menghasilkan sejumlah kesepakatan business-to-business dengan nilai investasi sekitar 22,6 miliar dolar AS.
Selain energi, pemerintah menyoroti keterkaitan langsung antara gejolak biaya energi dan stabilitas pangan. Rantai pasok pangan nasional sangat dipengaruhi biaya transportasi, distribusi, pendinginan, pengolahan, dan mobilitas antarwilayah yang bergantung pada harga BBM. Ketika biaya bahan bakar meningkat atau pasokan terganggu, dampaknya dapat dirasakan oleh petani, nelayan, peternak, pelaku distribusi, pedagang, UMKM pangan, hingga konsumen rumah tangga.
Karena itu, pemerintah didorong untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar dan terjangkau, menjaga biaya logistik agar tidak membebani harga jual, memperkuat ketersediaan pupuk dan sarana produksi, serta menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi gejolak harga.
Dalam konteks penguatan ketahanan pangan, artikel juga menyinggung perlunya diversifikasi sumber karbohidrat agar konsumsi tidak bergantung pada beras. Sejumlah alternatif yang disebut antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun, dan pisang. Diversifikasi ini dipandang relevan mengingat produksi beras nasional disebut sulit mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.
