Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan Indonesia berkomitmen mendorong perbaikan sistem perdagangan internasional yang adil dan inklusif. Pemerintah berharap sistem tersebut ke depan dapat mendukung pembangunan negara-negara dunia ketiga.

Pernyataan itu disampaikan Roro dalam “Strategic Forum Perdagangan Internasional: Masa Depan World Trade Organization (WTO) Pasca Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Maret 2026” yang digelar secara virtual pada Selasa (23/12) di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Roro, pada KTM WTO ke-14 Indonesia akan mengambil peran sebagai negara kunci dalam memperjuangkan reformasi sistem perdagangan multilateral yang inklusif dan berpihak pada pembangunan negara berkembang. Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi pada Rabu (24/12/2025).

Ia menuturkan, pemerintah akan aktif mengawal sejumlah isu prioritas, antara lain reformasi WTO, terutama terkait fungsi penyelesaian sengketa. Selain itu, Indonesia juga menyoroti kepastian hukum mengenai kebijakan cadangan pangan publik untuk mendukung ketahanan pangan nasional, serta perlindungan nelayan kecil dalam pembahasan subsidi perikanan.

Roro menambahkan, Indonesia mendorong agar aturan e-commerce tidak mengganggu kedaulatan digital dan ruang fiskal nasional, serta mendukung pemberian fasilitas investasi yang berorientasi pembangunan.

Pemerintah juga menyatakan dukungan terhadap moratorium penerapan Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) pada The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Roro menilai posisi Indonesia di KTM WTO ke-14 dapat semakin kuat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia mengajak akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan media untuk mendukung perjuangan Indonesia di WTO demi kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Hal ini sejalan dengan misi konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perdagangan yang adil,” ujar Roro.