Pada awal kedatangannya ke Indonesia pada 1942, Jepang menampilkan diri sebagai “saudara tua” yang disebut akan membebaskan Indonesia dari imperialisme Barat. Sambutan sebagian rakyat Indonesia yang semula gembira kemudian berubah menjadi kekecewaan, karena Jepang dinilai hanya memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perangnya dan berambisi menyatukan Indonesia di bawah Kekaisaran Jepang, bukan memerdekakannya.
Situasi perang yang semula menguntungkan Jepang tidak bertahan lama. Mengutip Konflik Bersejarah - Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia (2013), posisi Jepang dalam perang semakin terimpit pada 1944. Dalam kondisi itu, Jepang berupaya meraih dukungan rakyat Indonesia melalui pembentukan berbagai organisasi, mendekati tokoh nasional, serta mengeluarkan janji kemerdekaan yang kemudian dikenal sebagai Janji Koiso.
Janji Koiso merupakan pernyataan Perdana Menteri Jepang Kuniaku Koiso yang disampaikan pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Isi janji tersebut menyatakan bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia “suatu hari”. Janji itu dikeluarkan karena Jepang memahami bahwa rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan, sekaligus untuk menjaga agar rakyat tetap bersedia bekerja bagi kepentingan Jepang.
Seusai pernyataan Koiso, tentara pendudukan Jepang di Indonesia disebut mulai melonggarkan pengawasan terhadap tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Moh Hatta, dan rekan-rekannya. Sebelumnya, ruang gerak politik mereka diawasi ketat sehingga mereka tidak leluasa berpidato atau mengumbar kata “kemerdekaan” di ruang publik.
Namun, posisi Jepang yang semakin terdesak juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan tokoh pergerakan. Mereka cemas Jepang tidak menepati janjinya, sehingga terus menagih realisasi kemerdekaan. Sejarawan JJ Rizal, dalam kolomnya di Kompas.com (17/8/2016), menyebut Soekarno beberapa kali bersikap keras kepada pihak Jepang karena janji “kemerdekaan di kemudian hari” dinilai tidak serius. “Sukarno marah besar sehingga menakutkan Miyoshi, pejabat Gunseikanbu. Alhasil dibentuklah BPUPKI,” kata JJ Rizal.
Jepang kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara merdeka dan berdaulat. Pada 26 April 1945, Dokoritsu Zyumbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk. Sejumlah tokoh direkrut, di antaranya Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, AA Maramis, Abdul Wahid Hasyim, dan Moh Yamin.
Di saat yang sama, Soekarno juga mengirim surat kepada pelajar-pelajar Indonesia di Jepang. Dalam surat tersebut, ia menyatakan tidak percaya kemerdekaan akan diberikan oleh Jepang, melainkan harus direbut melalui perjuangan.
Dalam perkembangannya, Jepang disebut tidak pernah melunasi Janji Koiso dengan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Situasi berubah drastis pada Agustus 1945 setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan ke Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Jepang kemudian lumpuh dan akhirnya menyatakan kekalahan serta menyerah.
Kabar kekalahan Jepang segera dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
