Justice and Democracy Forum Asia Pasifik (JDF Asia Pasifik) menyerukan penghentian perang dan mendesak langkah de-eskalasi menyusul serangan militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Organisasi tersebut menilai aksi militer itu berpotensi memperluas konflik regional menjadi krisis internasional dengan dampak kemanusiaan yang serius.
Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, menegaskan penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip hukum internasional tidak dapat dibenarkan. Ia menyatakan JDF Asia Pasifik mengecam tindakan yang dinilai berpotensi menimbulkan korban sipil serta memperluas instabilitas di kawasan.
“Kami mengecam keras tindakan agresi yang berpotensi menimbulkan korban sipil dan memperluas instabilitas kawasan. Segala bentuk penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional,” kata Jazuli.
Menurutnya, kebijakan luar negeri yang bertumpu pada tekanan sepihak dan pendekatan koersif hanya akan memperpanjang siklus konflik serta memperdalam krisis kemanusiaan. Ia juga menilai ketegangan yang terus meningkat mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah dan perdamaian global.
“Dunia tidak bisa dipimpin dengan cara kekerasan dan pemaksaan. Kepemimpinan global yang bertanggung jawab harus berpijak pada dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Dunia yang waras harus kompak menghentikan eskalasi ini,” ujarnya.
JDF Asia Pasifik menilai eskalasi militer berisiko menghancurkan infrastruktur vital, memicu gelombang pengungsian baru, serta mengganggu stabilitas ekonomi global. Organisasi itu juga menyebut konflik telah berdampak pada penerbangan internasional, arus distribusi barang dan jasa, hingga rantai pasok global.
Karena itu, JDF Asia Pasifik mendesak komunitas internasional untuk mendorong gencatan senjata dan membuka jalur diplomasi konstruktif guna mencegah konflik yang lebih luas. Selain itu, lembaga internasional yang berwenang diminta melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter.
“Perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Solidaritas global sangat dibutuhkan untuk menghentikan spiral kekerasan dan mengembalikan komitmen pada tatanan dunia yang adil, damai, dan berbasis hukum,” kata Jazuli.
Pernyataan JDF Asia Pasifik menambah deretan suara dari berbagai elemen masyarakat sipil yang mendorong penghentian eskalasi konflik serta penegakan hukum internasional demi menjaga stabilitas kawasan dan keselamatan warga sipil.
