JAKARTA — Di tengah isu mengenai kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) dan dinamika geopolitik global yang kian kompleks, langkah diplomatik Indonesia dinilai perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, fiskal, serta ketahanan pangan nasional.
Pandangan itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, di Jakarta. Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI tersebut menilai isu terkait posisi Indonesia di forum atau inisiatif global perlu disikapi secara jernih dan proporsional. Menurutnya, tidak semua narasi global memiliki dasar institusional yang kuat, namun tetap perlu dianalisis secara serius.
“Setiap isu yang menyangkut posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik layak dikaji secara mendalam, karena dampaknya bisa menjangkau sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas nasional,” ujar Johan.
Ia menilai dunia sedang memasuki fase baru yang ditandai meningkatnya rivalitas antar kekuatan besar, fragmentasi perdagangan global, dan konflik kawasan. Situasi tersebut membuat setiap keputusan diplomatik menjadi sensitif.
Johan menambahkan, Indonesia berada pada posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan menjadi titik persilangan berbagai kepentingan global. Karena itu, setiap langkah yang diambil perlu memperhitungkan konsekuensi jangka panjang.
Ia juga menyinggung pernyataan keras Donald Trump terkait kemungkinan konsekuensi bila Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP), yang menurutnya mencerminkan perubahan karakter hubungan internasional yang semakin transaksional. Dalam kondisi seperti ini, komitmen antarnegara tidak lagi semata dipandang sebagai kesepakatan normatif, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan ekonomi dan geopolitik masing-masing pihak.
Menurut Johan, situasi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar dalam sistem ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia juga dituntut tetap menjaga kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
“Risiko terbesar dalam kondisi ini adalah terjebak pada pilihan yang sempit antara tunduk pada tekanan global atau mengambil langkah konfrontatif tanpa perhitungan matang. Kedua opsi tersebut dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional, baik dalam bentuk erosi kedaulatan maupun instabilitas politik dan ekonomi,” kata Johan.
Dalam praktiknya, ia menilai banyak negara berkembang menghadapi dilema serupa, yakni menavigasi tekanan dari kekuatan besar sambil mempertahankan ruang kebijakan domestik. Johan menyebut Indonesia memiliki modal historis berupa prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dirintis sejak era Soekarno.
Namun, ia menekankan, modal tersebut hanya efektif bila diikuti konsistensi dan ketegasan dalam menentukan prioritas. Kepentingan nasional, menurutnya, harus menjadi kompas utama, bukan pertimbangan jangka pendek yang dipengaruhi tekanan eksternal.
“Setiap keputusan terkait keikutsertaan atau penarikan diri dari suatu inisiatif global harus didasarkan pada pertanyaan mendasar apakah langkah tersebut memperkuat atau justru melemahkan posisi Indonesia dalam jangka panjang?” ujarnya.
Johan menambahkan, dinamika geopolitik global tidak lagi bisa dipandang semata sebagai isu politik luar negeri karena berdampak langsung pada kondisi fiskal, termasuk postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ketika hubungan dengan mitra strategis mengalami gangguan, dampaknya segera terasa pada sektor perdagangan. Penurunan ekspor komoditas unggulan dapat terjadi akibat hambatan tarif maupun non-tarif. Bagi Indonesia, komoditas seperti produk pertanian, perikanan, dan turunannya sangat bergantung pada akses pasar global, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan internasional,” ujarnya.
Selain itu, ketidakstabilan geopolitik juga berpotensi mengganggu rantai pasok global. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi di dalam negeri, terutama karena ketergantungan pada input impor seperti pupuk, pakan, dan teknologi. Kenaikan biaya tersebut, menurutnya, dapat menekan margin usaha dan berisiko menurunkan produktivitas sektor-sektor strategis.
