JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berada di kisaran 5 persen di tengah tekanan eskalasi global.
Pernyataan itu disampaikan Sigit seusai mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang membahas dampak dinamika global terhadap kondisi dalam negeri.
“Khususnya dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini sudah berada di angka 5 persen, dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh,” kata Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Menurut Sigit, capaian pertumbuhan tersebut merupakan hal strategis yang perlu dipertahankan oleh seluruh pihak, terutama ketika berbagai risiko global berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Ia juga menyebut pemerintah terus mendorong program-program kebijakan, termasuk yang tertuang dalam agenda pembangunan nasional, untuk menopang pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. “Ditambah dengan program-program kebijakan yang ada di Astacita, ini terus bisa berjalan, dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, para pimpinan kementerian dan lembaga memaparkan kondisi terkini serta langkah antisipasi yang telah dan akan dilakukan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Sigit menilai, berdasarkan paparan yang diterima, Indonesia masih memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik.
Meski demikian, ia menegaskan kewaspadaan tetap diperlukan mengingat situasi global yang dinamis. “Dan mudah-mudahan dengan berbagai gambaran yang ada, kita masih memiliki ketahanan yang baik dan tentunya ini harus kita pertahankan,” tutur Sigit.
Ia menambahkan, pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu terus waspada agar berbagai capaian yang telah dijalankan dapat dipertahankan. “Namun juga kita tetap terus waspada terhadap eskalasi yang ada sehingga kemudian seluruh capaian yang telah dilaksanakan, yang telah dijalankan oleh pemerintah ini terus bisa kita pertahankan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Pertamina.
