Orde Baru berlangsung pada 1966–1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada periode ini, Indonesia mengalami pembangunan yang dinilai pesat. Namun, di balik laju pembangunan tersebut, perekonomian nasional tetap dihadapkan pada sejumlah persoalan, mulai dari inflasi, utang luar negeri, hingga ketimpangan.
Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah ekonomi itu menjadi bagian dari dinamika Orde Baru. Puncaknya terjadi pada krisis moneter 1998, yang berujung pada berakhirnya 32 tahun kekuasaan Soeharto.
Secara umum, kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan untuk mendorong pembangunan di berbagai bidang. Akan tetapi, pelaksanaannya dinilai tidak selalu berjalan sesuai aturan, sehingga memunculkan kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat. Ketimpangan ini terjadi karena pembangunan dan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah tidak merata, sehingga jarak antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin tampak.
Pada awal masa pemerintahan Soeharto, tantangan ekonomi yang dihadapi cukup berat. Kondisi saat itu ditandai oleh hiperinflasi yang mencapai 650 persen, beban utang luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok, kerusakan sarana dan prasarana, serta rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya sekitar 70 dollar AS.
Untuk menanggulangi situasi tersebut, pemerintah Orde Baru menerapkan sejumlah program dan kebijakan. Salah satunya adalah program jangka pendek yang disusun berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966. Program ini ditempuh melalui dua langkah utama, yakni stabilitas dan rehabilitasi.
Dalam langkah stabilitas, pemerintah menyusun APBN berimbang serta mengandalkan pinjaman luar negeri. Sementara itu, pada langkah rehabilitasi, pemerintah menekankan upaya menjamin keamanan para investor asing. Program jangka pendek ini dijalankan dengan pertimbangan bahwa pengendalian inflasi akan mendorong stabilitas ekonomi, memulihkan kegiatan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan produksi.
Selain program jangka pendek, pemerintah juga menyusun program jangka panjang. Pada 1 April 1969, Orde Baru menetapkan landasan pembangunan yang dikenal sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita disebut dibagi menjadi lima periode.
