Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan keberlanjutan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada Tahun Anggaran 2026 dengan cakupan yang diperluas. Program padat karya ini ditargetkan menjangkau 15.364 lokasi di seluruh Indonesia dan menyerap hingga 1 juta tenaga kerja.
Di tengah tekanan kondisi global, Kementerian PU memperkuat program padat karya sebagai strategi menjaga daya beli masyarakat, mendorong ekonomi lokal, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh warga.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan alokasi anggaran IBM 2026 meningkat dari pagu awal Rp4,84 triliun menjadi Rp5,48 triliun. Ia menyebut, meski sempat terjadi penyesuaian dalam proses penajaman belanja, pemerintah berkomitmen mengembalikan sekaligus memperkuat alokasi program tersebut.
“Program IBM ini memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Penguatan anggaran IBM disebut merupakan hasil realokasi di tengah kebijakan efisiensi fiskal, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
Dari total 15.364 lokasi, porsi terbesar berada pada sektor sumber daya air melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program ini dilaksanakan di 12.000 lokasi dengan alokasi sekitar Rp2,7 triliun dan menjadi kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
Di sektor konektivitas, skema padat karya difokuskan pada pembangunan 118 unit jembatan gantung dengan alokasi sekitar Rp1,07 triliun. Infrastruktur ini diarahkan untuk membuka akses wilayah terpencil dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara pada sektor permukiman, IBM mencakup Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 808 lokasi serta Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 906 lokasi. Program lain meliputi Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 823 lokasi, Sanitasi untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan (Sanimas LPK) di 653 lokasi, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 56 lokasi.
Kementerian PU juga menyatakan terus melakukan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR RI agar alokasi IBM tetap terjaga dan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.
Menurut Dody, pendekatan pembangunan berbasis masyarakat membuat program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan karena masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. “Kami memastikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah penyesuaian anggaran. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
