Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatukan narasi komunikasi publik menjelang keketuaan Indonesia di Developing Eight (D-8) periode 2026–2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pesan yang disampaikan pemerintah konsisten, kredibel, dan berdampak bagi pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri.
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertajuk “Keketuaan Indonesia di Developing Eight (D-8), Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity” yang digelar Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu pada Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 perwakilan humas kementerian dan lembaga.
Forum dibuka oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya bersama Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Duta Besar Tri Tharyat. Sejumlah narasumber lintas sektor turut hadir, antara lain Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Natan Kambuno, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Ary Aprianto, Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, serta Edwin Zhan dari Kompas TV. Kegiatan ditutup oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI Duta Besar Heru Hartanto Subolo.
Dalam forum tersebut, Tri Tharyat menekankan bahwa kepemimpinan Indonesia di D-8 mencerminkan komitmen untuk memperkuat kolaborasi ekonomi antarnegara berkembang di tengah perubahan geopolitik dan geoekonomi global. Ia menyebut keketuaan Indonesia menempatkan D-8 sebagai kekuatan ekonomi Global South yang semakin relevan di tengah fragmentasi global.
Pandangan itu disebut sejalan dengan laporan PwC bertajuk The World in 2050 yang memproyeksikan seluruh negara anggota D-8—kecuali Azerbaijan—akan masuk dalam 25 besar ekonomi dunia pada 2050. Proyeksi tersebut dinilai menguatkan prospek jangka panjang sekaligus peran strategis D-8 dalam tatanan ekonomi global mendatang.
Sementara itu, Fifi Aleyda Yahya menyoroti pentingnya komunikasi yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada kebijakan konkret dan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, D-8 perlu dikomunikasikan bukan hanya sebagai agenda elite, tetapi juga menjadi bagian dari percakapan publik dan agenda media. Ia menegaskan peran humas pemerintah krusial agar kepemimpinan global dipahami masyarakat.
Forum juga membahas lima isu utama yang akan menjadi fokus KTT D-8 selama masa keketuaan Indonesia, yakni integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas dan kerja sama digital, serta penguatan kelembagaan D-8. Kelima bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan capaian konkret, termasuk peningkatan kolaborasi perdagangan, penguatan daya saing anggota, serta efektivitas kelembagaan D-8 di tengah dinamika global.
Sinergi antarinstansi melalui Bakohumas dinilai penting untuk menjaga konsistensi pesan, memperkuat amplifikasi komunikasi publik, dan memastikan kesinambungan narasi hingga pasca-KTT. Menutup kegiatan, Heru Hartanto Subolo menyatakan forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan pemahaman isu sentral, meningkatkan literasi publik mengenai D-8, serta membangun narasi kolektif yang adaptif terhadap dinamika media dan arus informasi. Pertukaran gagasan dalam forum diharapkan memperkuat strategi komunikasi berkelanjutan dan diplomasi Indonesia ke depan.
