Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, meminta pemerintah merespons secara serius peringatan dari tiga lembaga pemeringkat internasional terkait surat utang Indonesia. Ia menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dan waspada dalam mengelola kebijakan fiskal di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Kholid menyoroti keputusan Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), dan Fitch Ratings yang memberikan outlook negatif terhadap surat utang Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut merupakan sinyal penting yang perlu dicermati karena berkaitan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
“Peringatan dari tiga lembaga rating global tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan alarm serius agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memastikan arah kebijakan ekonomi tetap kredibel,” ujar Kholid.
Ia menegaskan tugas utama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan undang-undang.
“Pemerintah harus memastikan defisit APBN tidak melampaui batas maksimal 3 persen dari PDB sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar,” tegasnya.
Kholid juga mengingatkan bahwa tantangan fiskal ke depan berpotensi semakin berat seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Ia menilai konflik yang memanas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat dapat memicu gejolak di pasar energi dunia.
“Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita,” jelasnya.
Menurut Kholid, pemerintah perlu mewaspadai dua risiko utama yang dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal nasional, yakni pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi bersamaan.
“Pelemahan rupiah akan meningkatkan beban pembayaran utang dan biaya impor energi. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Karena itu semuanya harus dihitung secara sangat cermat,” ujarnya.
Selain tekanan terhadap APBN, ia menyebut gejolak energi global juga dapat memicu inflasi, terutama pada sektor energi dan pangan yang sensitif terhadap perubahan harga komoditas dunia.
“Ancaman kenaikan inflasi energi dan pangan juga harus diantisipasi dengan serius. Gejolak harga minyak biasanya akan merambat pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga bahan pokok,” kata Kholid.
Dalam situasi global yang dinilainya semakin tidak menentu, Kholid menekankan kebijakan fiskal perlu bersifat adaptif, responsif, dan berbasis kehati-hatian. Ia menyebut pemerintah perlu siap melakukan perbaikan atau koreksi kebijakan bila diperlukan untuk mengantisipasi gejolak eksternal.
Menurutnya, langkah antisipatif penting untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara. “Kepercayaan pasar adalah modal utama stabilitas ekonomi. Karena itu pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tetap pruden, disiplin, dan kredibel, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini,” pungkasnya.
