Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi menilai meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz berpotensi memicu dampak luas, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga terhadap perekonomian dunia. Menurutnya, situasi ini dapat memicu kenaikan harga energi serta mengganggu rantai pasok global.
Pernyataan tersebut disampaikan Okta dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 23 April 2026. Ia menekankan bahwa kondisi di Selat Hormuz harus menjadi perhatian serius masyarakat internasional, mengingat implikasinya yang bersifat global.
Okta mendorong penguatan jalur diplomasi untuk mencegah dampak destruktif yang lebih luas. “Ketegangan di Selat Hormuz bukan hanya konflik regional, tetapi memiliki implikasi global. Oleh karena itu, jalur diplomasi harus terus diperkuat untuk mencari solusi damai dan mencegah eskalasi lebih lanjut,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan hukum internasional sebagai landasan utama dalam merespons situasi tersebut. Menurut Okta, kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan maritim internasional tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan sepihak. “Hukum internasional harus menjadi rel utama yang dipatuhi semua pihak. Tanpa itu, kita berisiko menghadapi ketidakpastian global yang lebih besar,” tegas Legislator PAN itu.
Lebih lanjut, Okta mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi dampak krisis. Ia menilai pemerintah telah bertindak tepat baik di level internasional maupun domestik.
Di ranah diplomasi, Okta menyebut Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan peran aktif melalui dialog strategis dengan berbagai negara, termasuk kunjungan ke Rusia dan Prancis. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global.
Sementara di dalam negeri, ia menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan tidak menaikkan harga BBM, sehingga dapat menahan tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Dalam konteks yang lebih luas, Okta menegaskan Indonesia perlu konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, prinsip tersebut penting di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu dan telah teruji secara historis dalam menghadirkan solusi konstruktif bagi perdamaian dunia.
