Ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak akhir Februari 2026 mulai memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi global dan berimbas ke Indonesia. Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Sunarji Harahap, menilai gejolak tersebut bukan sekadar isu luar negeri, melainkan berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Dalam Podcast Mau Tau Aja bersama Mistar TV, Sunarji menyoroti peran strategis Selat Hormuz di Iran yang disebut menguasai sekitar 20 persen jalur minyak dunia. Menurutnya, apabila eskalasi konflik berlanjut hingga memicu penutupan jalur tersebut, dampaknya dapat berat bagi ketahanan energi nasional.
Sunarji menyebut harga minyak dunia sempat menembus 116 dolar AS per barel. Ia memperingatkan, bila harga tinggi ini bertahan hingga enam bulan ke depan, tekanan terhadap perekonomian Indonesia berpotensi semakin besar. “Dampak ekonomi terhadap Indonesia ini luar biasa. Dari 153 negara, ada 85 negara yang bisa berakibat fatal jika Selat Hormuz ini ditutup. Saat ini, harga minyak dunia sempat menembus 116 dolar AS per barel, dan jika ini bertahan hingga 6 bulan ke depan, dampaknya akan sangat berat,” kata Sunarji, Senin (6/4/2026).
Di dalam negeri, pemerintah masih menahan kenaikan harga BBM melalui subsidi dalam APBN yang diperkirakan berada di kisaran Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Namun, Sunarji menilai kemampuan fiskal pemerintah memiliki batas apabila harga minyak dunia terus meningkat.
Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, pemerintah menerapkan pembatasan kuota harian BBM bersubsidi. Ketentuannya antara lain mobil pribadi maksimal 50 liter per hari, angkutan roda empat maksimal 80 liter per hari, dan kendaraan roda enam maksimal 200 liter per hari.
Sunarji mengatakan pembatasan itu bertujuan agar stok minyak tidak cepat habis. Ia juga mengingatkan bahwa apabila kebutuhan subsidi membengkak melampaui Rp120 triliun, pemerintah berisiko kesulitan mempertahankan harga tanpa menambah utang. “Pemerintah sedang berupaya mengantisipasi agar stok minyak tidak cepat habis melalui pembatasan ini. Jika subsidi membengkak melewati angka Rp120 triliun, pemerintah mungkin tidak akan sanggup lagi menahan harga tanpa menambah utang negara,” ucapnya.
Dampak konflik juga disebut merembet ke sektor moneter. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dilaporkan sempat menyentuh level psikologis Rp17.000. Sunarji menilai kondisi ini dapat mendorong Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga untuk menjaga nilai tukar, yang pada akhirnya berpengaruh pada beban cicilan masyarakat.
“Rupiah kita anjlok akibat perang ini. Suku bunga juga akan mengikuti kenaikan pertukaran rupiah. Artinya, masyarakat yang sedang mencicil KPR atau kredit kendaraan harus bersiap menghadapi penyesuaian bunga yang akan memengaruhi finansial keluarga,” ujarnya.
Menurut Sunarji, tekanan lain muncul dari kenaikan harga bahan baku impor yang mulai memengaruhi komoditas harian, seperti plastik, LNG (gas), hingga produk pangan seperti ayam dan telur. Ia mengaitkan hal ini dengan terganggunya jalur logistik global yang berdampak pada peningkatan biaya operasional transportasi.
Menghadapi potensi inflasi yang lebih tinggi, Sunarji mengimbau masyarakat mengelola keuangan secara lebih bijak melalui skala prioritas, penghematan, serta mempertimbangkan penggunaan energi alternatif seperti kendaraan listrik bila memungkinkan. Ia juga menyampaikan bahwa untuk perlindungan nilai aset, investasi yang dinilai memiliki rekam jejak saat krisis dapat menjadi pertimbangan. “Investasi emas saat ini sangat bagus karena track record-nya teruji saat terjadi gejolak. Selain itu, bisnis sawit juga sangat potensial karena Indonesia menguasai Selat Malaka yang perannya bahkan lebih urgen dari Selat Hormuz dalam jalur perdagangan global,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan tetap menjaga stabilitas pasokan barang pokok agar tidak terjadi panic buying, sekaligus mempertahankan disiplin fiskal dalam pengelolaan subsidi energi sepanjang 2026.
