Upaya penguatan intermediasi dan sinergi lintas sektor terus didorong untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang menantang. Melalui koordinasi kebijakan yang terintegrasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan, langkah ini diarahkan untuk memperluas pembiayaan ke sektor riil guna mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) dalam acara Kick Off PINISI 2026 di Jakarta, Senin (27/04). Menurut Airlangga, program tersebut menjadi wujud sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
PINISI disebut sebagai inisiatif strategis dalam komunikasi dan koordinasi kebijakan makroprudensial untuk mempercepat intermediasi secara optimal, seimbang, dan inklusif. Program ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar lembaga, membangun optimisme dunia usaha, serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan.
Forum PINISI juga mempertemukan Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, sektor perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini, para pihak diharapkan dapat mengatasi hambatan penyaluran pembiayaan, mendukung proyek strategis nasional, dan menggerakkan sektor riil menuju visi Indonesia Maju.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi antarotoritas untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, ia menyampaikan bahwa kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung intermediasi pembiayaan serta memperkuat sektor riil.
Di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan yang solid dengan fundamental ekonomi yang terjaga. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain, ditopang konsumsi domestik, stabilitas sistem keuangan, serta kinerja sektor eksternal yang tetap terjaga.
Pemerintah juga mendorong percepatan pada sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, dan ekonomi digital, serta pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Dalam konteks ini, penguatan intermediasi sektor jasa keuangan dipandang penting untuk memperluas akses pembiayaan produktif, terutama bagi UMKM dan sektor bernilai tambah tinggi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.
Sejumlah instrumen kebijakan disebut terus dioptimalkan, termasuk penyaluran kredit program yang hingga Maret 2026 mencapai Rp78,39 triliun atau sekitar 25% dari target tahunan. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah diharapkan dapat mempercepat implementasi program dan membantu mengatasi hambatan di sektor riil.
Ke depan, keberhasilan penguatan intermediasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional disebut bergantung pada sinergi erat antara Pemerintah, otoritas keuangan, perbankan, dunia usaha, dan kalangan akademisi. Melalui kolaborasi tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh lebih tangguh, adaptif, dan kompetitif di tingkat global.
Menutup pernyataannya, Airlangga berharap PINISI dapat meningkatkan optimisme dunia usaha dan memperkuat aliran intermediasi ke sektor-sektor produktif. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkomitmen dan berkontribusi dalam pelaksanaan inisiatif tersebut.
Acara Kick Off PINISI 2026 turut dihadiri antara lain oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Kelompok Kerja Debottlenecking Satya Bhakti, Managing Director Industrialization Danantara Indonesia Ardy Muawin, serta para pimpinan kementerian/lembaga, perbankan, pelaku usaha, dan akademisi.
