Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dan sejumlah lembaga filantropi menggelar “Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina” pada 7–8 November 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Buya Hamka MUI serta Ruang Abdul Muis, kompleks Senayan, Jakarta.
Konferensi ini dihadiri utusan dari Indonesia serta puluhan perwakilan aktivis Palestina di kawasan Asia-Pasifik. Total peserta disebut mencapai 130 orang dari 15 negara, dengan 36 peserta berasal dari luar negeri, antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jepang, Palestina, Aljazair, Maroko, Mesir, Tunisia, Turki, Maladewa, dan Sri Lanka. Para peserta menyatakan semangat untuk memperkuat kerja bersama dalam pembelaan Palestina.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam forum, konferensi di Jakarta merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa di Turkiye yang sebelumnya dihadiri Profesor Sudarnoto Abdul Hakim dan KH Oke Setiadi. KH Oke Setiadi juga disebut sebagai ketua panitia Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina di Jakarta.
Salah satu poin penting dalam deklarasi konferensi adalah usulan agar Indonesia menjadi headquarter atau “markas besar” Global Coalition for Al-Quds and Palestine untuk kawasan Asia-Pasifik. Usulan tersebut disebut berasal dari utusan Filipina dan kemudian diadopsi dalam sidang yang dipimpin Prof Sudarnoto Abdul Hakim bersama Duta Besar Bunyan Saptomo.
Dalam forum itu, sejumlah alasan dikemukakan terkait penetapan tersebut. Pertama, Indonesia dinilai dipercaya masyarakat global sebagai salah satu negara yang vokal, serius, dan konsisten dalam pembelaan Palestina. Disebutkan pula bahwa sejak masa Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo Subianto, posisi Indonesia tetap membela Palestina dan memandang tindakan Israel di wilayah Palestina sebagai bentuk penjajahan.
Konsistensi itu, menurut paparan dalam konferensi, juga terlihat di tingkat masyarakat sipil. Masyarakat Indonesia disebut menunjukkan kepedulian melalui dukungan harta dan tenaga. Dalam pertemuan tersebut, Chairman Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini menyampaikan perhitungan bahwa donasi untuk Palestina dapat mencapai Rp2 triliun per tahun, sekaligus menawarkan gagasan pembentukan endowment fund bagi Gaza atau Palestina.
Alasan kedua yang disampaikan adalah karakter anti-penjajahan yang disebut melekat pada masyarakat Indonesia, berangkat dari pengalaman sejarah kolonialisme. Sikap anti-penjajahan itu juga dikaitkan dengan ajaran Islam yang dipahami memerdekakan manusia dan menolak praktik perbudakan, serta mendorong perlindungan terhadap sesama manusia.
Alasan ketiga menekankan perlunya MUI menjaga amanat konferensi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat koalisi global tersebut. Forum itu juga menyoroti pentingnya kerja pembelaan Palestina yang lebih sistematis dan berdampak luas, dengan dukungan lembaga filantropi yang dinilai memiliki semangat kolaborasi.
Sejumlah mitra filantropi yang disebut terlibat dalam konferensi antara lain BSI Maslahat, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Relawan Nusantara, Inisiatif Zakat Indonesia, DT Peduli, Qudwah Indonesia, YBM Brilian, Ziswaf Indosat, Islamic Relief Indonesia, YDSF, LMI, Adara Relief, LAZ Taman Zakat, YAKESMA, dan Paragon Corp.
Dalam rangka penguatan persatuan, konferensi juga mengutip QS. Ali Imran ayat 103 yang menyerukan agar berpegang teguh pada tali agama dan tidak bercerai-berai. Gagasan persatuan itu dikaitkan dengan rencana pembentukan endowment fund yang dikelola secara profesional, yang dananya dapat digunakan untuk rekonstruksi Gaza dan bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan sumber lain.
Ke depan, pertemuan tersebut turut menyinggung harapan agar semangat kolaborasi global dapat terus digaungkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI 2025 dan masuk dalam program kerja MUI pada masa khidmah 2025–2030. Arah ini disebut sebagai “orientasi duwaliyah” atau orientasi internasional untuk memperkuat solidaritas dan ukhuwah Islamiyah.
Dalam periode kepengurusan 2020–2025, kerja-kerja “duwaliyah” disebut telah dilakukan di bawah kepemimpinan Profesor Sudarnoto Abdul Hakim melalui kemitraan dengan berbagai organisasi sipil di luar negeri serta institusi besar, termasuk Rabithah Alam Islami dalam konferensi internasional 2023. Kolaborasi dan pembicaraan jalur kedua (second track) diplomasi itu disebut telah menjangkau banyak negara.
Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina ini menutup rangkaian pembahasan dengan harapan agar peran internasional MUI tidak hanya berlanjut di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga meluas dan memberikan dampak bagi perdamaian, keamanan, serta kesejahteraan umat Islam dan masyarakat dunia.
