Konflik Amerika Serikat dan Iran masih menjadi sorotan di media sosial dan televisi, memicu beragam komentar, analisis, dukungan, hingga kecaman. Di tengah derasnya respons publik, Prof. Dr. Khoirul Anwar, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, menilai ada pelajaran penting yang kerap luput dibaca: sekuat apa pun tekanan militer, pada akhirnya dunia tetap mencari jalan diplomasi.
Menurutnya, perpanjangan gencatan senjata pada April 2026 serta keterlibatan mediator seperti Oman dan Pakistan menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi paling tegang, ruang dialog tidak sepenuhnya hilang. Dari situ, ia melihat relevansi langsung bagi dunia pendidikan, yakni perlunya meningkatkan kemampuan diplomasi pada siswa.
Khoirul menekankan, diplomasi tidak semestinya dipahami sebagai urusan para diplomat atau elite negara semata. Dalam keseharian, kemampuan berdialog, memahami kepentingan pihak lain, dan mencari titik temu merupakan keterampilan dasar yang semakin dibutuhkan pada era sekarang.
Ia menilai pendidikan masih terlalu sering berhenti pada hafalan dan reaksi cepat. Nasionalisme, lanjutnya, lebih banyak diajarkan sebagai semangat, namun belum sepenuhnya sebagai kemampuan berpikir. Siswa didorong mencintai bangsa, tetapi dinilai belum cukup dilatih memahami kompleksitas dunia, sehingga berisiko mudah terseret sikap emosional tanpa kesiapan menghadapi perbedaan secara dewasa.
Karena itu, ia mendorong transformasi pendekatan pembelajaran di ruang kelas. Ia menilai pengajaran tidak cukup berhenti pada teori konflik atau hubungan internasional secara konseptual, melainkan perlu menghadirkan pengalaman belajar yang melatih cara berpikir diplomatis.
Dalam pandangannya, pendekatan tersebut sejalan dengan Experiential Learning Theory (ELT) yang dikembangkan David A. Kolb (2015), yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman langsung yang kemudian direfleksikan untuk membentuk pemahaman lebih mendalam. Salah satu bentuk penerapannya adalah simulasi perundingan, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi terlibat aktif sebagai aktor dalam proses belajar.
Pendekatan itu juga disebut selaras dengan teori social constructivism dari Lev Vygotsky (1896–1934), yang menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial dan dialog. Dalam simulasi, siswa dapat belajar memainkan peran, memahami posisi pihak lain, serta merumuskan solusi bersama melalui negosiasi. Proses tersebut dinilai tidak hanya membentuk pemahaman kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan kemampuan berpikir kritis yang menjadi inti kompetensi diplomasi.
Ia menambahkan, ruang belajar semacam itu dapat menggeser fokus siswa dari sekadar mencari “siapa benar dan siapa salah” menjadi “bagaimana menemukan jalan keluar”. Perbedaan, menurutnya, tidak selalu harus berakhir pada pertentangan, melainkan dapat dikelola melalui komunikasi yang rasional dan terbuka.
Meski demikian, ia mengakui gagasan ini tidak mudah diterapkan karena tantangan di lapangan, seperti kurikulum yang padat, keterbatasan waktu, dan kesiapan guru. Namun, ia menilai perubahan tidak harus selalu besar. Memberi ruang diskusi yang lebih hidup, membiasakan siswa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, atau melatih penyusunan argumen berbasis data disebutnya sebagai langkah awal yang berarti.
Pada akhirnya, ia menegaskan pendidikan tidak hanya bertugas mencetak siswa yang unggul secara akademik, tetapi juga warga yang matang secara sosial dan politik. Menurutnya, dunia saat ini tidak kekurangan orang yang mampu berdebat, tetapi kekurangan orang yang mampu menyelesaikan perbedaan. Jika ruang kelas mampu menjawab tantangan itu, pendidikan dinilai bukan hanya relevan dengan zaman, melainkan juga berkontribusi pada masa depan yang lebih damai.
Di tengah dunia yang semakin mudah tersulut konflik, ia menutup pandangannya dengan menekankan bahwa kemampuan berunding merupakan bagian dari kecerdasan—dan pembentukannya perlu dimulai dari ruang kelas.
