PALANGKA RAYA – Konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak hanya memicu ketegangan regional, tetapi juga berpotensi menimbulkan turbulensi terhadap tatanan ekonomi global. Dampaknya disebut dapat berlangsung panjang karena melibatkan negara-negara strategis yang selama ini menjadi penopang energi dunia.
Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Palangka Raya (UPR), Fitria Husnatarina, menilai eskalasi konflik tersebut tidak bisa dipandang sebagai perang dua negara semata. Menurutnya, ketika negara dengan kekuatan energi besar dan jaringan sekutunya ikut terseret, efeknya akan meluas ke berbagai sektor.
“Ini bukan lagi konflik dua pihak. Ketika sudah melibatkan banyak negara strategis pemasok energi dunia, maka dampaknya akan sangat besar. Kita bicara soal pertarungan torsi tawar global, soal siapa yang lebih powerful dalam percaturan geopolitik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).
Ia menilai potensi konflik berkepanjangan terbuka karena masing-masing pihak memiliki cadangan kekuatan dan aliansi yang siap dikerahkan. Ketika satu negara menyerang pangkalan strategis negara lain, sekutu-sekutunya pun berpotensi ikut terlibat, yang pada akhirnya membuat stabilitas kawasan Timur Tengah semakin rapuh.
Fitria mengatakan Indonesia tidak akan luput dari dampak konflik tersebut. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, Indonesia berpotensi mengalami guncangan jika harga energi global melonjak akibat konflik.
“Kalau konflik ini panjang, kita akan mengalami turbulensi di bidang energi. Harga bisa melonjak, dan itu berdampak pada biaya produksi, harga barang, hingga inflasi,” jelasnya.
Menurutnya, dampak tidak berhenti pada sektor energi. Industri manufaktur yang membutuhkan pasokan energi besar dapat ikut tertekan. Ketika biaya produksi meningkat, harga produk di pasar berpotensi naik.
“Kalau produksi berkurang dan harga naik, daya beli masyarakat bisa tertekan. Inflasi bisa melonjak ketika kita terbatas dalam memperoleh produk di pasar,” katanya.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai efek domino yang dapat merambat dari energi ke industri, lalu ke konsumsi rumah tangga.
Selain energi, Fitria menyoroti ancaman terhadap rantai pasok global. Menurutnya, konflik di Timur Tengah berpengaruh besar karena kawasan tersebut merupakan simpul transit strategis perdagangan dunia. Ia mencontohkan posisi Uni Emirat Arab sebagai titik transit utama penerbangan dan logistik internasional, termasuk untuk pengisian bahan bakar dan pengaturan ulang rute.
“Uni Emirat Arab itu titik transit strategis. Penerbangan ke Amerika atau ke negara lain banyak transit di sana. Maskapai mengisi bahan bakar di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau titik ini terganggu, mobilitas manusia dan logistik pasti ikut terganggu,” paparnya.
Gangguan ini, lanjutnya, dapat mempengaruhi distribusi berbagai komoditas, termasuk batubara dan produk ekspor lainnya. Ia menegaskan bahwa ketergantungan kargo internasional pada stabilitas kawasan tersebut membuat lintas perdagangan berisiko terdampak luas.
“Rantai pasoknya yang sangat terganggu. Semua bentuk lintas perdagangan bisa terdampak. Tidak hanya batubara, tapi semua barang,” tegasnya.
Terkait ekspor batubara, Fitria melihat dua sisi. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara pengekspor berpotensi diuntungkan jika harga batubara naik akibat meningkatnya permintaan global. Ia menyebut dalam situasi konflik, negara pengimpor cenderung meningkatkan permintaan untuk menumpuk cadangan energi sebagai langkah antisipasi.
“Secara psikologis, negara-negara pengimpor akan menumpuk stok karena khawatir konflik berkepanjangan. Permintaan bisa naik, dan itu peluang bagi pengekspor,” katanya.
Namun di sisi lain, tantangan terbesar disebut berada pada kelancaran distribusi. Jika jalur logistik terganggu, kuantitas dan kualitas pasokan yang dijanjikan dapat terhambat.
“Bagi pengekspor, harga mungkin bagus. Tapi bagaimana pengirimannya? Kalau rantai pasok macet, itu masalah besar. Bagi pengimpor, permintaan tinggi, tapi mereka khawatir tidak dapat pasokan tepat waktu,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Fitria mengingatkan Indonesia agar tidak menunggu terjadinya krisis. Ia mendorong percepatan pembangunan ketahanan energi dan pangan, termasuk melalui penguatan sistem berbasis potensi lokal di setiap daerah.
“Ketahanan energi harus dibangun secepat mungkin. Kita harus melihat sistem lokal, potensi unik daerah-daerah di Indonesia yang bisa menghasilkan sumber energi sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, ketahanan nasional tidak hanya menyangkut energi, tetapi juga pangan dan kemandirian produksi. Dalam situasi konflik global, setiap negara cenderung memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya.
