Memanasnya konflik di Timur Tengah kembali menempatkan ekonomi Indonesia dalam posisi siaga. Salah satu pemicunya adalah pergerakan harga minyak dunia yang disebut sudah berada di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$70 per barel dalam APBN 2026.
ICP merupakan harga minyak yang ditetapkan pemerintah sebagai patokan resmi dalam transaksi dan perhitungan ekonomi nasional. Ketika harga minyak global melampaui ICP, dampaknya dinilai dapat berlapis, mulai dari ketahanan fiskal, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan ketidakpastian terhadap APBN berpotensi meningkat apabila perang berlangsung lama, terutama karena asumsi ICP dinilai tertinggal dari harga pasar global.
“Kalau melihat situasi yang ada, faktor ketidakpastian di APBN kita itu akan menjadi bertambah,” kata Misbakhun dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).
Jika harga minyak terus naik, subsidi energi berisiko membengkak. Kondisi ini dapat menempatkan pemerintah pada pilihan sulit antara menjaga kesehatan fiskal atau menahan laju inflasi.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai dampak geopolitik sudah mulai terasa di Indonesia. Menurutnya, gejolak politik, terutama perang, dapat mengganggu produksi dan perdagangan barang.
Ia juga menyoroti dinamika ekonomi modern yang membuat transmisi krisis berlangsung cepat, dipengaruhi persepsi dan ekspektasi pelaku pasar, terutama lembaga keuangan nonbank (LKNB) seperti dana investasi (investment fund) dan dana lindung nilai (hedge fund).
“Pola perilaku Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) ini yang paling mempengaruhi pasar saham, pasar surat utang dan nilai tukar. Persepsi dan ekspektasi mereka yang menentukan arah,” ujarnya.
Awalil menilai posisi Indonesia kurang menguntungkan karena sebelum perang Timur Tengah pecah pun pasar keuangan domestik sudah bergejolak. Ia menyebut pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali tertekan, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) yang sempat turun signifikan pada 2025 disebut terus meningkat pada 2026 dan berisiko naik lebih tinggi akibat kondisi global. Ia juga menyebut rupiah yang sempat sedikit menguat kembali melemah.
Dibanding negara lain, Awalil menilai Indonesia tidak memiliki daya besar untuk memengaruhi dinamika global saat ini. Karena itu, ia menekankan perlunya mitigasi risiko.
“Posisi Indonesia nyaris tidak bisa menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika di atas. Kondisi 'given' lebih memerlukan mitigasi risiko dibanding mengambil keuntungan saat ini,” tegasnya.
Dalam situasi pasar global yang volatil, Awalil menilai ruang pembiayaan defisit berpotensi semakin terbatas karena investor cenderung lebih berhati-hati menempatkan dana di negara berkembang. Konsekuensinya, strategi mengandalkan penerbitan surat utang dinilai tidak semudah sebelumnya.
“Ke depan, akan tidak mudah untuk mencari utang. Penerbitan SBN makin kesulitan mencari pembeli,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar beban fiskal tidak berlebihan dialihkan ke bank sentral. Ketergantungan pada pembelian SBN dan intervensi valuta asing dinilai dapat melemahkan fondasi moneter.
“Jika Bank Indonesia terlampau dipaksa untuk menyerap SBN dan terlampau sering opt valas, maka daya tahan moneter Indonesia akan terancam,” ujarnya.
