Konflik internasional di Timur Tengah dinilai tidak lagi berdampak sebatas pada diplomasi dan pemberitaan global. Dampaknya disebut mulai terasa hingga ke aktivitas ekonomi paling dekat dengan masyarakat, termasuk pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada bahan kemasan plastik untuk operasional harian.
Dalam tulisan opini Firmanda Ibrahim, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, kenaikan harga plastik pembungkus makanan dan kemasan produk di pasar tradisional dipandang bukan semata gejala inflasi biasa. Ia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih struktural, yakni rapuhnya ketahanan industri domestik ketika berhadapan dengan gejolak global.
Menurutnya, gangguan pasokan bahan baku plastik menjadi contoh nyata. Plastik sebagai produk turunan minyak bumi sangat bergantung pada stabilitas distribusi energi global. Ketika jalur logistik di titik krusial seperti Laut Merah mengalami disrupsi atau ketika sanksi ekonomi dijatuhkan kepada negara produsen energi di Timur Tengah, industri plastik dalam negeri disebut ikut terdampak. Beban terberat, tulisnya, justru ditanggung UMKM yang selama ini kerap disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Firmanda juga menyoroti apa yang ia sebut sebagai “logika efisiensi” yang menjerat. Selama bertahun-tahun, ketergantungan impor bahan baku dianggap pilihan rasional demi menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing, sejalan dengan pola rantai nilai global (Global Value Chain/GVC). Namun, rangkaian krisis global beberapa tahun terakhir dinilai memperlihatkan kelemahan pendekatan tersebut. Efisiensi tanpa kemandirian, menurutnya, berujung pada kerentanan ketika pasokan global terganggu.
Indonesia, dalam pandangannya, masih mengandalkan pasokan biji plastik (polimer) dari luar negeri dalam jumlah besar. Saat distribusi terganggu—baik akibat konflik bersenjata, hambatan logistik, maupun perang dagang—industri hilir dinilai tidak memiliki penyangga yang memadai. Kondisi itu kemudian merembet ke pelaku usaha kecil yang menggunakan plastik sebagai kebutuhan utama dalam pengemasan produk.
Di tingkat UMKM, kenaikan harga kemasan menimbulkan dilema. Jika harga jual dinaikkan, pelaku usaha berisiko kehilangan pelanggan karena daya beli masyarakat disebut belum sepenuhnya pulih. Namun, jika harga dipertahankan, margin keuntungan yang tipis bisa tergerus. Dalam situasi ini, globalisasi digambarkan tidak lagi semata peluang, melainkan ancaman bagi keberlangsungan usaha kecil.
Lebih jauh, tulisan tersebut mendorong refleksi kebijakan terkait penguatan industri petrokimia nasional dan hilirisasi migas. Firmanda menilai wacana tersebut sudah lama mengemuka, tetapi implementasinya kerap berjalan lambat, tidak konsisten, atau terhenti karena benturan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, respons yang muncul saat krisis global terjadi cenderung reaktif, misalnya mencari pemasok alternatif atau merumuskan subsidi sementara, sementara akar masalah ketergantungan belum tersentuh.
Ia menegaskan hilirisasi tidak seharusnya berhenti sebagai slogan, dan perlu diperluas ke sektor petrokimia yang menjadi basis berbagai produk turunan, termasuk plastik. Selain itu, ia menilai ekonomi sirkular perlu dilihat sebagai opsi strategis. Penguatan ekosistem daur ulang nasional disebut dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan baku plastik “virgin” berbasis minyak bumi, sekaligus memberi manfaat lingkungan dan memperkuat ketahanan dari dalam negeri.
Pada akhirnya, Firmanda menyimpulkan bahwa ketahanan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan makro, tetapi juga dari seberapa kuat struktur industri domestik melindungi masyarakat dari tekanan eksternal. Selama fondasi industri hulu masih rapuh dan bergantung pada distribusi global, gejolak di luar negeri dinilai akan terus berujung pada beban bagi pelaku ekonomi kecil di dalam negeri.
