Ketegangan di Timur Tengah memicu guncangan pada perekonomian dunia dan meningkatkan ketidakpastian global. Indonesia dinilai tidak berada dalam posisi terisolasi sehingga dampak konflik berpotensi menekan ekonomi domestik, termasuk stabilitas fiskal dan moneter. Dalam situasi tersebut, nilai tukar rupiah bahkan sempat menembus Rp17.000 per dolar AS.
Konflik Iran disebut telah mengganggu pasokan minyak dan gas dunia, termasuk produk turunannya yang menjadi bahan baku berbagai industri seperti plastik, tekstil, dan pupuk. Sejumlah analis menilai kelangkaan pasokan berisiko lebih berbahaya dibanding sekadar kenaikan harga karena dapat menyumbat sektor riil, memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mendorong tekanan inflasi.
Dana Moneter Internasional (IMF) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 persen. Sejumlah pengamat ekonomi di Indonesia menilai kondisi ke depan berpotensi memburuk dan menghadapi tantangan dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor riil. Mereka memperkirakan dampak konflik Iran dapat memicu pelebaran defisit fiskal melewati ambang batas 3 persen serta depresiasi rupiah akibat arus keluar modal, seiring kecenderungan investor beralih ke aset yang dianggap lebih aman.
Dalam konteks meningkatnya risiko, kontribusi pemikiran para pengamat—baik akademisi maupun praktisi—dinilai penting untuk memetakan dampak dan merumuskan opsi kebijakan. Pandangan yang dinilai kurang tepat dapat diabaikan, sementara analisis yang masuk akal dapat diperdalam sebagai bahan pertimbangan.
Namun, respons Menteri Keuangan Purbaya terhadap sebagian pandangan tersebut menuai sorotan karena dinilai tidak simpatik. Pernyataan seperti “mereka tidak tahu apa-apa, mereka harus belajar lagi, saya kan PhD” disebut tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik, terlebih seorang menteri.
Di sisi lain, terdapat pula pengamat yang menilai ekonomi Indonesia akan tetap stabil. Perbedaan pandangan dianggap wajar dalam ilmu ekonomi dan juga terjadi di tingkat global. Perdebatan pemikiran ekonomi, seperti antara John Maynard Keynes dan Friedrich von Hayek, kerap dipandang berkontribusi pada perkembangan teori dan kebijakan dalam konteks yang berbeda.
Dalam perdebatan ini, Menteri Keuangan Purbaya menempatkan diri pada kelompok yang optimistis dan menyatakan ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Untuk mendukung pandangannya, ia merujuk sejumlah indikator pada Januari dan Februari 2026 yang dinilai menunjukkan ekonomi berada dalam fase ekspansif, termasuk Purchasing Managers’ Index (PMI) yang tercatat 52,6 pada Januari dan 53,8 pada Februari. Secara umum, PMI di atas 50 menunjukkan aktivitas ekonomi yang ekspansif.
Namun, penggunaan indikator tersebut dipersoalkan karena PMI hanya mencerminkan kondisi saat survei dilakukan dan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi ekonomi sepanjang tahun. Selain itu, pada Januari–Februari 2026 konflik Iran disebut belum terjadi, sehingga lanskap ekonomi global dan domestik berpotensi berubah setelah munculnya guncangan baru.
Faktor musiman juga disebut perlu diperhitungkan. Februari 2026 sudah memasuki periode Ramadhan dan mendekati Idul Fitri, yang umumnya diiringi peningkatan aktivitas ekonomi. Data historis juga menunjukkan PMI awal tahun sering cenderung tinggi, tetapi tidak selalu berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Pada 2024, PMI Januari–Maret mencapai 54,2, tetapi kemudian turun ke bawah 50 selama lima bulan berturut-turut mulai Juli hingga November. Pola serupa terjadi pada 2025, ketika PMI yang masih berada di 53,6 pada Februari kemudian anjlok menjadi 46,7 pada April.
Untuk 2026, penurunan PMI disebut terjadi lebih cepat. PMI Maret tercatat 50,1 atau nyaris stagnan, meski masih berada dalam periode puncak aktivitas ekonomi Idul Fitri. Kondisi ini dinilai dapat mengindikasikan potensi kontraksi pada bulan-bulan berikutnya.
Sejumlah pengamat menekankan bahwa yang mereka sampaikan adalah proyeksi ke depan (future outlook), bukan sekadar pembacaan data historis. Kritik utama yang mengemuka adalah respons pemerintah dinilai bertumpu pada indikator yang bersifat melihat ke belakang (backward-looking), sehingga terjadi ketidaksambungan dalam diskursus: pengamat menyoroti risiko dan prospek ke depan, sementara jawaban pemerintah merujuk pada data Januari–Februari yang dinilai tidak sepenuhnya relevan untuk menilai dampak guncangan eksternal yang baru muncul.
