Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Himmatul Aliyah menilai perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak ketidakadilan dan ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, guncangan dalam perdagangan, harga, dan pendapatan publik tidak pernah bersifat netral gender.
Pernyataan itu disampaikan Himmatul dalam Dialogue Session II pada forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting di Quezon City, Filipina, Senin, 27 April 2026. Forum tersebut mengangkat tema Accelerating Women's Economic Leadership Through Gender-Responsive MSME Policies.
Himmatul memaparkan peran perempuan yang besar dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebut perempuan mengelola 64,5 persen UMKM di Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja perempuan, dan berkontribusi 61 persen terhadap ekonomi nasional. Namun, ia menyoroti bahwa mayoritas pelaku usaha perempuan masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan akses permodalan, literasi digital yang terbatas, serta ketiadaan perlindungan sosial yang memadai.
Ia juga menjelaskan bahwa di banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal masih rendah. Kondisi ini mendorong jutaan perempuan masuk ke sektor usaha mikro dan kecil sebagai salah satu jalan menuju kemandirian ekonomi.
Di sisi lain, Himmatul menilai pelaku UMKM perempuan berhadapan dengan tembok struktural. Hambatan itu antara lain sulitnya akses kredit dan bantuan keuangan untuk mengembangkan usaha, serta kesenjangan literasi digital antara laki-laki dan perempuan yang dinilai semakin melemahkan daya saing UMKM perempuan di era digital.
Untuk merespons situasi tersebut, Himmatul menyatakan komitmennya mendorong penganggaran yang responsif gender dan pengawasan belanja negara guna menutup kesenjangan gender di berbagai sektor, sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Ia menegaskan, kebijakan UMKM yang responsif gender bukan semata program sosial, melainkan strategi ekonomi kawasan yang tidak bisa lagi ditunda.
