JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menitikberatkan pada diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama. Menurutnya, pendekatan ini ditempuh untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah situasi geopolitik global yang dinilai tidak menentu.
Sugiono menyatakan setiap kunjungan kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah konkret yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Intensitas interaksi Indonesia dengan berbagai negara mitra disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi.
Dalam penjelasannya, Sugiono menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia menyebut kehadiran Danantara sebagai langkah “jenius” yang memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi ekonomi.
“Hadirnya Danantara ini selalu bisa menjadi katalisator dari kerja sama yang sangat besar. Menjadikan prosesnya lebih efektif, mekanismenya lebih efisien, dan kita memiliki posisi tawar yang tinggi dalam setiap diplomasi ekonomi yang kita lakukan,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Sugiono, Danantara berfungsi sebagai lembaga yang memastikan investasi yang masuk ke Indonesia memiliki kualitas, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa pendekatan diplomasi “jemput bola” yang dijalankan pemerintah telah menghasilkan komitmen perdagangan dan investasi dari sejumlah negara mitra strategis. Dalam kunjungan kerja ke Jepang, pemerintah disebut membawa pulang perjanjian dagang senilai kurang lebih 23,63 miliar dolar AS. Sementara dari kunjungan ke Korea Selatan, Prabowo mengamankan komitmen investasi sebesar 10 miliar dolar AS.
Selain itu, Sugiono menyinggung langkah pemerintah memperluas akses pasar melalui penyelesaian perjanjian ekonomi, termasuk CEPA dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, hingga Eurasia. Kehadiran Indonesia pada KTT BRICS di Kazan juga dinilai strategis sebagai “bumper” dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi dunia.
Untuk memastikan komitmen yang telah diperoleh tidak berhenti pada dokumen, Sugiono mengungkapkan arahan Presiden agar dibentuk tim satuan tugas khusus debottlenecking. Tim ini bertugas mengatasi hambatan birokrasi dan persoalan teknis yang dapat mengganggu realisasi investasi dan perdagangan.
“Kita ingin mewujudkan apa yang menjadi program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja. Situasi dunia yang stabil dan tertib merupakan prasyarat pembangunan,” kata Sugiono.
