Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan memperingatkan potensi pecahnya konflik bersenjata antara China dan Amerika Serikat (AS) di kawasan Pasifik di tengah meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara. Ia menilai dampak perang terbuka antara dua kekuatan besar itu akan jauh lebih besar dibandingkan ketegangan yang terlihat saat ini di Selat Hormuz.
Pernyataan tersebut disampaikan Balakrishnan dalam acara CNBC CONVERGE LIVE di Singapura, saat ia menjawab pertanyaan mengenai apakah Singapura menghadapi tekanan dari Washington maupun Beijing untuk memihak salah satu pihak. Menurut Balakrishnan, situasi di Selat Hormuz dapat dianggap sebagai “simulasi” jika dibandingkan dengan konsekuensi yang akan muncul bila AS dan China benar-benar terlibat perang.
Singapura selama ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan kedua negara. AS disebut sebagai investor asing terbesar di Singapura, dengan sekitar 6.000 perusahaan berbasis di negara kota tersebut. Sementara itu, China menjadi mitra dagang terbesar Singapura, dan Singapura disebut sebagai investor asing terbesar bagi China.
Di tengah dinamika tersebut, Balakrishnan menegaskan Singapura tidak akan memilih salah satu pihak dalam persaingan geopolitik. Ia mengatakan kebijakan luar negeri negaranya didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang, dan Singapura tidak akan goyah meski harus berkata tidak kepada pihak mana pun.
Balakrishnan juga menekankan bahwa Singapura tidak ingin dijadikan alat politik oleh negara lain. Ia menyatakan negaranya ingin menjadi mitra yang kooperatif, namun menolak untuk dimanfaatkan.
Selain persaingan kekuatan besar, Balakrishnan menyoroti konflik di Timur Tengah yang menurutnya kembali menunjukkan pentingnya titik-titik penyumbatan maritim (choke points). Ia mengingatkan Singapura berada di salah satu arteri perdagangan paling kritis di dunia, yakni Selat Malaka.
Menanggapi laporan mengenai langkah Iran yang mencoba memungut tarif dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz, Balakrishnan menyebut negara-negara di sepanjang Selat Malaka—Singapura, Malaysia, dan Indonesia—memiliki kepentingan strategis untuk menjaga jalur tersebut tetap terbuka tanpa pungutan tol. Ia juga mengatakan telah menyampaikan kepada AS dan China bahwa Singapura beroperasi berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Merujuk ketentuan UNCLOS, negara-negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat transit dan tidak boleh ada penangguhan hak lintas transit. Balakrishnan menegaskan komitmen Singapura untuk menjaga kebebasan navigasi internasional dan tidak akan ikut dalam upaya menutup, menghalangi, atau mengenakan tol di wilayah sekitarnya.
Di tengah krisis global yang memicu meningkatnya ketidakpercayaan antarnegara, Balakrishnan juga menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan internasional. Menurutnya, kepercayaan memiliki nilai ekonomi nyata karena dapat menurunkan kerumitan dan biaya transaksi global, melalui sikap yang dapat diprediksi, andal, dan dapat dipercaya.
Senada, Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong dalam pidato utamanya di acara yang sama menyatakan kepercayaan tidak bisa lagi dianggap remeh dalam situasi geopolitik saat ini. Ia menilai kepercayaan tidak lagi bisa diasumsikan begitu saja, melainkan harus dibangun dan diperkuat.
Gan menyampaikan bahwa Singapura, yang telah menjadi pusat keuangan utama dunia, akan melangkah lebih jauh dengan membangun ekosistem layanan berbasis kepercayaan. Layanan itu mencakup manajemen risiko, keamanan siber, hingga tata kelola kecerdasan buatan.
