Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menilai dampak geopolitik dari kemungkinan blokade Selat Hormuz belum seberapa dibanding potensi ketegangan yang lebih besar di kawasan Pasifik, yang melibatkan hubungan geostrategis Amerika Serikat (AS) dan China.
Pernyataan itu disampaikan Balakrishnan dalam sesi panel CNBC Converge Live di Singapura pada Rabu (22/4/2026). Ia menilai Selat Malaka akan menjadi titik paling krusial apabila hubungan AS-China memburuk hingga memicu perang.
“Bahaya utamanya adalah jika hubungan itu retak akibat perang di Pasifik. Apa yang Anda saksikan sekarang di Selat Hormuz hanyalah latihan awal,” kata Balakrishnan, dikutip dari South China Morning Post (SCMP) pada Selasa (28/4/2026).
Balakrishnan menjelaskan Singapura, Malaysia, dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka. Ia juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan tekanan dari AS dan China terhadap Singapura, yang ia bantah.
Balakrishnan mengatakan dirinya pernah mengingatkan Presiden AS Donald Trump mengenai kepentingan Washington di Asia Tenggara. Menurutnya, kepentingan itu tercermin dari investasi langsung asing AS di kawasan yang nilainya lebih besar daripada gabungan investasi dari India, China, Jepang, dan Korea Selatan. Ia juga menyebut AS memiliki surplus perdagangan yang sehat dengan Singapura.
Di sisi lain, Balakrishnan menyatakan hubungan ekonomi Singapura dengan China juga signifikan, dengan China termasuk di antara beberapa sumber utama investasi asing.
Balakrishnan menekankan bahwa risiko sesungguhnya berada lebih dekat dan bukan semata terkait minyak dan gas, melainkan terkait relasi geostrategis antara China dan AS. Ia mengatakan telah menyampaikan kepada kedua negara bahwa Singapura memandang transit melalui perairan internasional sebagai hak, bukan hak istimewa.
Terkait usulan penerapan tarif tol di Selat Malaka, Balakrishnan menyatakan Singapura tidak setuju. Ia mengatakan Singapura telah menyampaikan kepada AS dan China bahwa pihaknya beroperasi berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan hak lintas transit dijamin bagi semua pihak.
“Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan tol di wilayah kami,” ujarnya.
