JAKARTA, 2 Maret — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan keprihatinan atas eskalasi serangan antara Israel dan Iran yang dinilainya berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah dan berdampak luas terhadap tatanan geopolitik global.
Amelia menilai konflik terbuka antara dua kekuatan regional itu tidak hanya meningkatkan risiko konfrontasi militer yang lebih besar, tetapi juga berpotensi menyeret aktor-aktor global lain sehingga memperluas spektrum krisis internasional.
“Eskalasi ini merupakan situasi serius yang harus menjadi perhatian bersama. Indonesia perlu mencermati setiap perkembangan dengan penuh kewaspadaan,” ujar Amelia dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Ia menegaskan pemerintah Indonesia perlu tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.
Amelia juga mengingatkan dampak konflik terhadap Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi dan energi. Menurutnya, potensi gangguan distribusi energi global, terutama melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia.
Ia merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025 yang menyebut kebutuhan kilang BBM nasional sebesar 30,39 persen masih bergantung pada impor minyak mentah dari luar negeri.
“Kondisi ini tentu akan berimbas pada kenaikan harga energi, membebani fiskal negara, menekan inflasi, serta meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri,” kata Amelia.
Selain itu, ia menilai ketidakpastian global akibat eskalasi konflik berpotensi memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan arus investasi asing ke Indonesia.
Dari aspek keamanan, situasi yang memanas di Timur Tengah dinilai dapat memicu polarisasi opini publik dan dinamika sosial domestik. Amelia menyebut hal tersebut perlu dikelola melalui komunikasi publik yang akurat, transparan, dan terukur.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu mendorong pemerintah segera mengamankan rantai pasok energi nasional, termasuk jalur maritim Indonesia, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan ketahanan energi nasional. Ia juga menekankan optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan energi sebagai langkah mitigasi risiko.
Amelia meminta pemerintah menyiapkan kesiapsiagaan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan terdampak melalui skema kontinjensi yang jelas serta respons diplomatik yang cepat.
Di tingkat internasional, ia mendorong Kementerian Luar Negeri RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengambil peran mediasi aktif guna mencegah konflik meluas dan mendorong tercapainya gencatan senjata.
“DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu, langkah diplomatik yang tegas dan kolektif sangat krusial agar eskalasi tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif,” ujarnya.
Amelia berharap seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog demi menjaga stabilitas kawasan serta mencegah dampak lanjutan terhadap perekonomian dan keamanan global, termasuk Indonesia.
