Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, menyusul konflik global—khususnya di kawasan Timur Tengah—yang dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok dan memicu kenaikan harga pupuk di pasar internasional.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Yustina Retno Widiati, mengatakan konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya. Menurutnya, hambatan logistik terjadi pasca penutupan Selat Hormuz.
“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata Yustina di Jakarta, Selasa.
Untuk mitigasi, pemerintah mempercepat pembayaran subsidi pupuk agar pengadaan bahan baku bisa dilakukan lebih awal, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi. Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak berubah guna menjaga daya beli petani.
Selain itu, pemerintah menyiapkan opsi pengajuan tambahan anggaran subsidi apabila kebutuhan meningkat. Upaya lain yang didorong adalah penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik. “Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar Yustina saat webinar “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional”.
Di sisi tata kelola, pemerintah menyatakan terus melakukan perbaikan. Yustina menyebut alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 akan difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan. Untuk sektor pertanian, terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (kopi, tebu rakyat, kakao).
Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK tercatat mencapai 14,45 juta NIK. Sementara itu, sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.
Perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam proses penyaluran. Distribusi pupuk dilakukan oleh Pupuk Indonesia yang bertanggung jawab mulai dari produksi hingga penyaluran ke titik serah. Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), serta koperasi. Saat ini, petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan.
Sementara itu, SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Junianto Simare Mare menyatakan kondisi geopolitik tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional. Ia menuturkan Pupuk Indonesia memiliki posisi strategis pada tingkat global, termasuk sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.
Kapasitas produksi urea perusahaan disebut mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun. Adapun produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun. Pada 2026, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 6,4 juta ton termasuk untuk pupuk bersubsidi.
Junianto menilai surplus produksi tersebut membuka peluang perluasan pasar ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia di industri pupuk global. Meski demikian, ia mengakui konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap rantai pasok pasar global. Namun, untuk Indonesia dampaknya dinilai relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.
Menurutnya, hal itu didukung ketersediaan bahan baku utama urea berupa gas alam yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri, sehingga Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea dan bahkan memiliki kapasitas melebihi kebutuhan nasional.
Untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan pasokan diperoleh dari negara di luar kawasan konflik, antara lain Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz. Sementara untuk sulfur, sebagian pasokan berasal dari kawasan Timur Tengah seperti Qatar dan Kuwait, sehingga perusahaan menyiapkan mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna menjaga kelangsungan produksi.
