Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di tengah dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok dan mendorong kenaikan harga pupuk di pasar internasional.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian, Yustina Retno Widiati, menyampaikan bahwa gejolak geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz, dapat memicu hambatan logistik serta lonjakan harga bahan baku pupuk. Menurutnya, sejumlah bahan baku seperti fosfor (P) dan kalium (K) masih bergantung pada impor sehingga rentan terhadap dinamika global.
Untuk memitigasi risiko tersebut, pemerintah mempercepat pembayaran subsidi pupuk agar pengadaan bahan baku dapat dilakukan lebih awal sebelum harga meningkat lebih tinggi. Pemerintah juga mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi agar tidak menambah beban petani.
Selain itu, pemerintah menyiapkan opsi penambahan anggaran subsidi apabila kebutuhan meningkat. Di sisi lain, penggunaan pupuk organik turut didorong sebagai alternatif guna mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik.
Dari aspek tata kelola, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada sektor pertanian dan perikanan. Untuk sektor pertanian, pemerintah menetapkan 10 komoditas prioritas, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, serta komoditas perkebunan seperti kopi, tebu, dan kakao.
Hingga Januari 2026, tercatat sekitar 14,45 juta petani telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK. Sementara itu, pada sektor perikanan, jumlah pengguna terdaftar melalui e-RPSP dilaporkan telah melampaui 100 ribu.
Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh Pupuk Indonesia melalui jaringan distributor, pengecer resmi, hingga kelompok tani dan koperasi. Petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani.
Di sisi produksi, Pupuk Indonesia menyatakan kondisi global saat ini tidak akan mengganggu pasokan nasional. Dengan kapasitas produksi urea sekitar 9,4 juta ton per tahun, Indonesia disebut memiliki surplus yang membuka peluang ekspor.
Meski demikian, dampak konflik global masih dirasakan pada beberapa bahan baku, seperti sulfur yang sebagian berasal dari Timur Tengah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan menyiapkan sumber alternatif dari negara lain.
Dengan rangkaian langkah tersebut, pemerintah menyatakan optimistis ketersediaan pupuk bersubsidi dapat tetap terjaga sekaligus memperkuat ketahanan sektor pertanian di tengah ketidakpastian global.
