Serangan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) yang disebut ilegal dan dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran memicu beragam reaksi serta keprihatinan dunia. Kelompok Transisi Bersih menilai pemerintah Indonesia perlu menyikapi perkembangan ini secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Menurut Transisi Bersih, sebagai respons atas serangan udara dan peluru kendali pada Sabtu (28/2/2026) pagi, Iran secara resmi menutup Selat Hormuz pada hari yang sama dan melancarkan serangan balasan. Penutupan Selat Hormuz dipandang berimplikasi luas karena sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia—sekitar 20 juta barel per hari—serta hampir 20 persen gas alam cair (LNG) global melewati jalur tersebut.
Transisi Bersih menilai penutupan Selat Hormuz menegaskan rapuhnya sistem energi global yang bertumpu pada bahan bakar fosil. Ketika konflik terjadi, harga minyak berpotensi melonjak, biaya logistik meningkat, dan tekanan inflasi dinilai sulit dihindari.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum mengatakan, sistem energi nasional perlu dibangun lebih kokoh agar tidak mudah terguncang oleh gejolak eksternal. “Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar isu geopolitik. Ketergantungan tinggi pada impor minyak dan volatilitas harga energi fosil membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak global. Lonjakan harga energi berimbas langsung pada ongkos produksi dan distribusi pangan, mempersempit ruang fiskal negara, serta membebani rumah tangga berpendapatan rendah,” katanya di Jember, Rabu (4/3/2025).
Transisi Bersih juga menilai krisis ini berpotensi merembet ke struktur ekonomi nasional. Dalam pandangan mereka, krisis Timur Tengah perlu dibaca sebagai peringatan bahwa selama Indonesia masih bergantung pada energi fosil impor, stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan akan terus berada dalam bayang-bayang konflik global.
Rahman menambahkan, konflik di sekitar Teluk Persia memperlihatkan pola berulang: setiap ketegangan di kawasan produsen minyak utama segera mengguncang pasar global. Dampaknya dinilai tidak hanya terasa pada sektor energi, tetapi juga merembet ke harga pangan, transportasi, pupuk, hingga stabilitas sosial. “Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan stok jangka pendek, melainkan kemampuan sistem nasional untuk tidak terguncang secara struktural oleh dinamika eksternal,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan volatilitas harga energi fosil, Transisi Bersih menilai Indonesia memiliki modal besar berupa potensi energi baru dan terbarukan (EBT). Mereka menyebut potensi energi surya Indonesia lebih dari 3.000 GW, panas bumi sekitar 24 GW, hidro lebih dari 90 GW, angin sekitar 60 GW, serta peluang bioenergi dan energi laut yang juga besar. Namun, pemanfaatannya disebut masih jauh dari optimal.
Peneliti senior Transisi Bersih Sisdjiatmo K. Widhaningrat menilai Indonesia termasuk negara dengan sumber EBT besar, tetapi bauran energi nasional masih didominasi batu bara. Menurutnya, ketimpangan antara potensi dan realisasi menunjukkan persoalan utama bukan pada ketersediaan sumber daya atau teknologi, melainkan pada arah kebijakan, desain insentif, serta keberanian transformasi struktural.
Sisdjiatmo menyebut lambatnya pengembangan EBT dipengaruhi faktor politik-ekonomi, antara lain struktur subsidi energi fosil, dominasi investasi pada pembangkit berbasis batu bara, ketidakpastian regulasi, serta minimnya dukungan pembiayaan hijau yang kompetitif. Ia menilai transisi energi membutuhkan konsistensi regulasi, reformasi insentif fiskal, dan kepastian harga listrik terbarukan yang menarik bagi investor sekaligus terjangkau bagi masyarakat.
Transisi Bersih menilai krisis global dapat membuka ruang perubahan kebijakan dan mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi peta jalan transisi energi, bukan sekadar merespons gejolak harga jangka pendek dengan menambah subsidi bahan bakar fosil. Mereka mengajak pemerintah dan DPR menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk: menetapkan target bauran EBT yang lebih ambisius dan mengikat, menghentikan ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara baru, mempercepat reformasi regulasi serta skema pembiayaan energi terbarukan, dan mendorong partisipasi masyarakat serta pemerintah daerah dalam pengembangan energi berbasis komunitas.
Dalam pandangan Transisi Bersih, ketahanan energi abad ke-21 tidak lagi ditentukan oleh cadangan minyak semata, melainkan kemampuan membangun sistem energi yang bersih, mandiri, dan tahan krisis. Mereka menekankan transisi energi sebagai keniscayaan, dengan kebutuhan utama berupa keberanian politik untuk mengubah arah pembangunan menuju masa depan yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.
