JAKARTA — Perang kerap dipahami sebagai ledakan kebencian, benturan agama, atau konflik antarnegara yang meletus di medan tempur. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, perang jarang bermula dari peluru. Konflik, sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini, lahir lebih awal dari ambisi, ketakutan, dan struktur kepentingan yang bekerja dalam senyap.
Dari perspektif teologis yang dikemukakan penulis, akar pertama konflik dipandang sebagai pemberontakan keinginan makhluk untuk mengambil otoritas yang bukan miliknya. Dari situ lahir kesombongan, keserakahan, dan dorongan menguasai sesama. Perang kemudian tidak hanya menjadi peristiwa militer, melainkan cermin dari hasrat manusia untuk menjadi “tuhan” atas orang lain.
Dalam dunia modern, perang tidak berdiri semata di garis depan. Konflik juga dibentuk di ruang rapat industri, lobi politik, dan pusat kekuasaan ekonomi. Negara-negara besar, menurut penulis, mengejar pengaruh global, kontrol energi, jalur perdagangan, dominasi teknologi, serta legitimasi untuk mempertahankan anggaran pertahanan yang terus membesar.
Pada titik inilah ekosistem industri militer disebut berperan bukan hanya sebagai penyedia alat perang, tetapi sebagai sistem yang menciptakan kebutuhan atas ancaman. Produsen pesawat tempur, rudal, radar, kapal perang, satelit pertahanan, hingga sistem siber, dinilai tidak bertumpu pada perdamaian yang stabil, melainkan pada persepsi bahwa bahaya selalu dekat. Ketakutan publik, dalam narasi tersebut, mendorong dukungan politik; dukungan politik melahirkan anggaran pertahanan; anggaran menciptakan kontrak bernilai besar; kontrak memperkuat lobi; dan lobi kembali memengaruhi kebijakan luar negeri.
Penulis mengutip peringatan Presiden Amerika Serikat ke-34 Dwight D. Eisenhower dalam pidato perpisahannya: “In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex.” Kutipan itu digunakan untuk menggambarkan relasi erat antara militer, pemerintah, parlemen, intelijen, media strategis, dan industri pertahanan. Ketika hubungan semacam itu terlalu kuat, perang dinilai berisiko bergeser dari respons atas ancaman nyata menjadi kebutuhan ekonomi dan instrumen politik.
Dalam kerangka tersebut, musuh tidak selalu “ditemukan”, tetapi bisa dipertahankan keberadaannya agar sistem tetap berjalan. Penulis juga menyebut peran narasi ancaman yang diklaim dapat diproduksi dan diperdagangkan: media mengamplifikasi ketegangan, think tank menghasilkan analisis yang mendukung eskalasi, kontraktor pertahanan membiayai pengaruh politik, dan elite memperoleh legitimasi lewat retorika keamanan nasional. Akibatnya, perang modern digambarkan sebagai hasil rantai kepentingan yang panjang, dengan keputusan yang kerap lahir di meja kontrak, bukan di parit perang.
Gambaran itu diperkuat dengan data belanja militer 10 negara berdasarkan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2023. Amerika Serikat tercatat membelanjakan USD 877 miliar (sekitar 3,50% terhadap PDB, estimasi 13–15% dari APBN), disusul China USD 292 miliar (1,70% PDB; 5–7% APBN) dan Rusia USD 109 miliar (5–6% PDB; 25–30% APBN). Negara lain dalam daftar tersebut antara lain Jerman USD 66,8 miliar, Perancis USD 56,6 miliar, Inggris USD 74,9 miliar, India USD 83,6 miliar, Arab Saudi USD 75,8 miliar, Jepang USD 50,2 miliar, dan Korea Selatan USD 47,9 miliar.
Total belanja militer dari 10 negara itu disebut mencapai sekitar USD 1.734 miliar (sekitar USD 1,7 triliun). Dengan kurs sekitar Rp17.300 per dolar AS, nilainya diperkirakan setara sekitar Rp30.000 triliun. Penulis menilai angka tersebut bukan sekadar pengeluaran, melainkan “kue ekonomi” besar yang diperebutkan industri pertahanan global, mengalir menjadi kontrak, inovasi teknologi, dan dominasi pasar—sekaligus membuka persaingan keras dalam rantai bisnis militer dunia. Dalam skala itu, konflik dipandang tidak hanya soal keamanan, tetapi juga mesin ekonomi yang memicu permintaan industri bernilai sangat besar.
Penulis menyinggung konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sebagai contoh yang memperlihatkan realitas tersebut. Secara moral, rakyat disebut selalu berada di posisi paling dirugikan—kehilangan rumah, pekerjaan, rasa aman, dan masa depan. Namun secara bisnis, industri pertahanan dinilai kerap menjadi pihak yang diuntungkan lebih awal karena persenjataan yang digunakan harus diganti dan sistem pertahanan perlu diperbarui. Dari sisi geopolitik, negara produsen energi seperti Rusia digambarkan berpotensi diuntungkan ketika harga minyak naik dan perhatian Barat terpecah. Sementara itu, China disebut memilih jalur yang lebih “sunyi” melalui radar, satelit, sistem navigasi, dan ketergantungan teknologi. Dalam kalimat penulis: “Amerika datang dengan seragam, China datang dengan invoice.”
Pada konteks strategi, penulis menempatkan “deterrence” sebagai kata kunci. Deterrence dipahami bukan untuk memenangkan perang, melainkan membuat lawan memutuskan tidak memulai perang. Penulis mengutip pemikiran Sun Tzu bahwa kemenangan tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa bertempur. Dalam konteks Taiwan, penguatan militer, latihan besar, dominasi ekonomi, dan teknologi pertahanan dipandang tidak selalu berarti invasi segera terjadi, tetapi cara membangun ketakutan strategis agar biaya perang terlihat terlalu mahal bagi lawan.
Penulis juga mengingatkan cara sebagian masyarakat Indonesia membaca konflik global secara sederhana sebagai perang agama Islam melawan Kristen, termasuk narasi yang disebut kerap muncul di televisi arus utama seolah dunia mengulang Perang Salib. Menurut penulis, realitas konflik jauh lebih rumit karena negara bertempur demi kepentingan geopolitik, energi, dan keamanan nasional, sementara agama sering menjadi bahasa untuk mobilisasi emosi massa. Ketika konflik luar negeri “dipinjam” dan dibawa ke ruang sosial di dalam negeri, yang dinilai paling berisiko rusak adalah persaudaraan di masyarakat sendiri.
Di bagian penutup, penulis menyimpulkan perang sebagai tragedi bagi rakyat, strategi bagi negara, dan neraca bisnis bagi sebagian elite. Ia merujuk Carl von Clausewitz yang memandang perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain, Eisenhower yang memperingatkan bahaya ketika perang menjadi kebutuhan industri, serta Sun Tzu yang menekankan kemenangan sebelum perang dimulai. Dalam pandangan tersebut, perdamaian sejati tidak hanya soal diplomasi, tetapi juga keberanian menolak ketika ketakutan dijadikan pasar, propaganda dijadikan iman, dan perang dipelihara lebih lama daripada seharusnya.
Jakarta, 29 April 2026
